Epidemiolog Soal Pelonggaran Masker: Periode Merasa Normal
ilustrasi tidak memakai masker di ruang terbuka. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyebut arahan pemerintah melonggarkan penggunaan masker di tengah situasi Covid-19 sudah tepat menurut keilmuannya.
"Ya, artinya (secara epidemiologi) memang ini saatnya orang ada periode di mana orang bisa merasa normal kembali," kata Riris saat dihubungi, Rabu (18/5/2022).
Riris menjelaskan, pada prinsipnya masker bisa dilepas ketika berada di dalam ruangan terbuka yang tak padat manusia. Tetapi, perlu dibuat aturan agar tak menjadi multi interpretasi.
Pemerintah, kata dia, juga perlu mengelola risiko atau konsekuensi berupa euforia masyarakat dari pelonggaran aturan masker ini. Perlu ditekankan bahwa ini bukanlah akhir dari sebuah pandemi, melainkan situasi hanya lebih aman untuk saat ini.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Ingatkan Aturan Lepas Masker di Luar Ruangan
1. Kombinasi dua faktor
dr. Riris Andono Ahmad. (dok. Istimewa)Menurut Riris, tinggi rendahnya risiko penularan dipengaruhi dua faktor. Pertama, adalah tingkat kekebalan di level komunitas.
"Meskipun sekarang kita tahu bahwa herd immunity itu tidak akan terjadi tetapi semakin banyak orang di populasi yang mempunyai kekebalan akan menyebabkan risiko penularannya menjadi rendah," imbuhnya.
"Indonesia pada saat ini dalam situasi seperti itu. Dalam artian kita baru saja mengalami selesai dengan gelombang Omicron yang sangat tinggi, lebih tinggi dari delta," sambung Riris.
Faktor kedua, kata Riris, tentunya adalah cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang cukup baik. Kombinasi dua hal inilah yang membuat level kekebalan di populasi cukup tinggi sehingga mampu menekan risiko penularan.
"Ini yang mendasari kenapa pada situasi seperti ini sebenarnya tanpa menggunakan masker pun risikonya tidak akan meningkat secara cepat risiko penularannya. Dan aturannya lebih melonggarkan, tidak mengatakan tidak memakai masker sama sekali kan," ucapnya.
Bagaimanapun, ia mengingatkan aturan ini perlu ditinjau ulang manakala muncul varian baru COVID-19 yang mampu menembus kekebalan tubuh dan memicu gelombang penularan berikutnya. Atau ketika level imunitas di populasi sudah menurun drastis.
"Karena kita tahu kan kekebalan untuk COVID tidak berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 4-6 bulan. Kalau itu terjadi, kemudian ada peningkatan penularan ya kita harus kembali untuk menggunakan masker lagi lebih ketat," pesannya.
2. Salah kaprah istilah endemi
Ilustrasi pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)Kendati begitu, Riris menyoroti arahan melonggarkan aturan pemakaian masker ini yang kemudian disebut sebagai salah satu langkah secara bertahap bertransisi dari tahap pandemi menuju endemi COVID-19.
Riris berujar, secara epidemiologi pandemi dapat didefinisikan sebagai endemi yang terjadi secara global atau sebagian besar negara di dunia. Situasi endemi adalah ketika sebuah penyakit itu menetap, stabil penularannya, dan tak benar-benar menghilang peredarannya. Secara teknis ditandai dengan angka reproduksi sama dengan 1.
"Endemi itu biasanya bicara tentang lokalitas. Sekarang secara global kita bisa melihat bahwa COVID-19 itu masih bersirkulasi secara global. Di China dan Korea Utara ada peningkatan yang luar biasa," jelas Riris.
Prinsipnya, saat virus masih bersirkulasi secara global dan penularan meningkat tajam maka peluang kemunculan kembali varian baru itu tetap hidup. Karena mutasi terjadi lantaran adanya replikasi dan penularan virus.
"Semakin tinggi penularannya, kemungkinan replikasi dan munculnya varian baru semakin tinggi pula. Kalau itu yang terjadi ya akan ada kemungkinan muncul gelombang baru berikutnya, dan itu masih akan terjadi secara global," katanya.
"Pada sisi ini mengatakan ini sudah menjadi endemi itu problematik. Karena risiko terjadinya gelombang berikutnya masih muncul," sambung Riris menegaskan.
3. Adaptasi penanganan penyakit
Ilustrasi tidak memakai masker di ruang terbuka. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Riris melihat situasi endemi lebih kepada bagaimana dunia atau suatu negara mampu beradaptasi dalam merespons suatu penyakit.
Riris menyarankan supaya pemerintah mengubah cara penanganan COVID-19 apabila nantinya menetapkan status COVID-19 di Indonesia sebagai endemi. Pola penanganan dengan respons pendekatan penanganan bencana sudah harus berganti respons yang sistemik atau programatik.
"Ini kan respon yang berbeda, model pengendalian yang berbeda. Nanti kalau kemudian ada misalnya gelombang besar lainnya yang menyebabkan kemungkinan sistem kesehatannya tidak mampu menangani lagi, ya kita bisa shift ke penanganan bencana lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia.
"Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," ujar Jokowi seperti disiarkan langsung via saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022) petang.
Masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau tempat terbuka yang tak padat manusia diperkenankan melepas maskernya. Penggunaan masker tetap berlaku bagi warga yang berkegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik.
Penggunaan masker juga tetap berlaku bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Termasuk, mereka yang tengah terserang penyakit batuk dan pilek.
Baca Juga: PMK Merebak, Masyarakat Tak Perlu Takut Santap Sate Klatak
