Busyro Muqoddas Desak Presiden Bentuk TGPF Baru Kasus Novel Baswedan
IDN Times/Tunggul Kumoro
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ditanggapi oleh mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.
Busyro mengatakan sedari awal merasa pesimis dengan tim TGPF bentukan Polri ini.
"Aktivis masyarakat madani, maupun aktivis koalisi masyarakat anti korupsi, sudah kami perkirakan, perhitungkan sejak lama, yaitu tidak akan berhasil (mengungkap pelaku)," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7).
1. Tak heran dengan hasil investigasi
IDN Times/Muhammad IqbalBusyro mengaku tak heran dengan hasil investigasi TGPF ini. Lantaran, aroma konflik kepentingan sudah terlanjur tercium dalam upaya pengungkapan kasus Novel.
"Melalui sistem yang rapuh, karena ada kebocoran atau conflict of interest, ada saling menyandera sejumlah orang tertentu di dalam, yang langsung tidak langsung terkait dengan teror terhadap novel yang hakikatnya teror terhadap KPK, teror terhadap sistem gerakan pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Ia mengatakan, Polri memikul beban yang berat dalam usaha mengungkap kasus ini. Tekanan, menurutnya berasala dari dalam atau internal.
"Jadi kesimpulannya apa, TGPF ini itu karena yang diserang adalah KPK melalui Novel, dan itu simbol. Mengapa saya katakan simbol, begitu tidak ada kejujuran dari polri, kemudian rumah wakil ketua KPK di bom molotov," sebutnya.
"Kemudian penyidik KPK di Hotel Borobudur Jakarta dihajar sampai opname kasus Papua itu. Nah sudah ada manasik, simbol itu sudah menjadi realitas," ujarnya.
Sehingga, ia pun menilai pengungkapan kasus ini sulit untuk kemudian dipercayakan kepada Polri.
Baca Juga: Novel Baswedan Telan Kecewa TGPF Bentukan Polri Gagal Ungkap Tersangka
2. Bentuk TGPF baru
IDN Times/Tunggul KumoroBusyro mengatakan, TGPF yang sekarang tak memilliki moral untuk membongkar siapa motif dan pelakunya. Sementara tim versi Busyro sendiri, katanya, sudah pernah diusulkan kepada presiden 11 April 2017 lalu.
"Untuk segera membentuk TGPF yang legalitasnya itu dari presiden, anggotanya terdiri KPK, Polri, Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil yang punya track record bagus, punya greget, punya kompetensi, tapi sampai hari ini presiden tidak gubris," tuturnya.
3. Bebas dari campur tangan istana
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaBusyro berharap tim pencari fakta versinya bisa dibentuk tanpa ada catatan dari presiden.
"Masalahnya ring satunya presiden ini yang menjadi sorotan media artinya kalau Jokowi seperti itu refleksi dari ring satunya," ungkapnya.
Mengingat fungsinya untuk melakukan penyelidikan dengan kompetensi lembaga penyelidik sesuai undang-undang berwenang, pihaknya pun mendesak agar tim ini tetap bisa dibentuk.
Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Novel: Kerja 6 Bulan, Tapi TGPF Polri Gagal Total
