Sosiolog UGM Usulkan Penegakan Hukum untuk Atasi Pandemi COVID-19
Sejumlah penumpang KRL Commuter Line mengantre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020) (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Sosiolog UGM, Dr. Arie Sujito menyebutkan COVID-19 telah terjadi hampir di seluruh wilayah di tanah air. Untuk guna memutus mata rantai penularan, kombinasi penegakan hukum dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bisa melawan COVID-19.
Saat ini pemerintah memang telah menginstruksikan masyarakat mematuhi sejumlah protokol pencegahan virus corona, termasuk menjalani social distancing dan physical distancing. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mematuhi itu. Masih ada orang berkerumun di warung kopi, nongkrong di pinggir jalan, bahkan nekat mudik ke kampung halaman.
"Fenomena itu terjadi karena masyarakat Indonesia hidup dengan relasi komunal dan interaksi sosial yang kuat. Kultur masyarakat masih komunal dan cukup kuat sehingga cenderung bergaul komunal,” ungkapnya pada Jum’at (16/4).
1. Perlu pendekatan multidisiplin
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Arie, kondisi masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Begitu pula dalam hal pola interaksi. Ada masyarakat yang memang sudah taat, ada pula yang masih melanggar.
Dia menyebutkan, ketidakdisiplinan menjalani sosial distancing maupun physical ditancing ditimbulkan oleh beragam faktor. Salah satunya adalah keterpaksaan untuk tetap berkegiatan di luar rumah dengan alasan ekonomi. Selain itu adanya gap pengetahuan di masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya pendekatan multidisiplin.
"Misalnya, pada masyarakat kota dan desa membutuhkan pendekatan yang berbeda. Harus ada pendekatan yang multidimensi satu sama lain harus mengisi. Jadi tidak bisa dibentur-benturkan, cari simpul pendekatan budaya, aturan, dan aktor,” ungkapnya.
Baca Juga: Daniel Oscar, Sosok di Balik Platform Sebaran covid19.jogjaprov.go.id
2. Harus ada edukasi ke masyarakat
Sejumlah penumpang KRL Commuter Line mengantre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020) (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Arie juga menyebutkan, kombinasi penegakan hukum dengan mentaati aturan dan membangun kesadaran warga untuk menjaga kepentingan bersama penting dilakukan. Untuk bisa membangun kesadaran warga, perlu dilakukan dengan cara memberikan edukasi terkait risiko penularan COVID-19. Selain itu juga menekankan untuk menjalani hidup sehat, memakai masker, serta menjaga jarak.
“Perlu edukasi, tidak semata-mata hanya aturan formal saja. Namun ada seruan atau kampanye literasi di media dan komunitas untuk mengingatkan risiko corona,” terangnya.
3. Seyogyanya tidak lakukan mudik terlebih dahulu
IDN Times/Debbie SutrisnoArie juga menyoroti terkait masih banyaknya masyarakat yang nekat mudik ke daerah asalnya di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, mudik memang sudah menjadi sebuah tradisi yang dijalani setiap tahunnya. Selain itu juga menjadi pilihan masyarakat perantauan yang terimbas perekonomiannya akibat wabah corona.
Akan tetapi, di masa seperti saat ini, seyogyanya masyarakat tidak harus memaksakan diri untuk mudik. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.
“Harus dibangun kesadaran, berkomunikasi dengan keluarga saling memahami situasi darurat. Ada banyak cara untuk silaturahmi tidak hanya mudik Yang tetap nekat mudik diedukasi untuk melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu,” paparnya
Baca Juga: Kisah Seniman Mendesain Aksi Digital: Tetap Konsisten Meski Pandemi
