Pilkada di Masa Pandemik, Pakar UGM: Petugas TPS harus Tegas
Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat masa pandemik COVID-19 bisa memunculkan peningkatan transmisi COVID-19. Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad menjelaskan diperlukan sejumlah adaptasi saat Pilkada mendatang, salah satunya adalah manajemen pencoblosan.
“Kita perlu memperbanyak TPS dan melatih petugas pemilihan. Mereka harus bisa dan mau melakukan penolakan apabila ada pemilih yang melanggar protokol kesehatan serta mengatur waktu pencoblosan dengan ketat,” ungkapnya pada Selasa (3/11/2020).
1. Indonesia perlu melihat pengalaman negara lain
(IDN Times/Imam Rosidin)Menurut Riris, ada sejumlah negara yang mampu mengendalikan kasus pada saat penyelenggaraan pemilihan legislatif ataupun eksekutif di masa pandemik. Hal ini dilihat dari tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah transmisi pasca pemilihan.
"Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan, sementara selama ini pengendalian laju transmisi belum berhasil dilakukan," katanya.
Riris mengungkapkan ada dua titik kritis dari penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang perlu diwaspadai. Pertama, kampanye tradisional yang akan menimbulkan kerumunan dan kedua, disinformasi yang akan meningkatkan publik tidak percaya.
Baca Juga: Debat Publik Pilkada Sleman Putaran Pertama, JCW: Minim Ide
2. Terdapat 52.734 twit yang menolak Pilkada
Miniatur proses pencoblosan. IDN Times/Siti UmaiyahPakar Politik dan Pemerintahan UGM, Mada Sukmajati mengungkapkan perbincangan Pilkada 2020 di media sosial diwarnai nuansa keresahan dan penolakan. Dari hasil analisis Polgov periode Maret hingga Oktober 2020 terdapat 52.734 twit tentang topik penundaan Pilkada.
"Sejumlah lembaga survei juga mencatat mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dan memilih opsi penundaan Pilkada," katanya.
3. Pelaksanaan pilkada harus jadi momentum
IDN Times/Imam RosidinMenurut Mada, Pilkada 2020 harus menjadi Pilkada yang sehat dalam aspek kesehatan maupun dalam politiknya.
“Kita harus sadar bahwa dalam konteks politik Pilkada tidak selalu sehat. Ini momentum untuk mendukung Pilkada sehat termasuk dalam pengertian politik,” paparnya.
Baca Juga: Mual dan Menggigil, Melaney Ricardo Positif Terkena COVID-19
