Pengamat UGM Nilai Pemerintah Perlu Perbaharui Data Penerima Bantuan

Data penerima bansos semrawut 

Sleman, IDN Times - Data penerima bantuan sosial perlu diperbaharui agar bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan dengan baik dan tetap sasaran.

Dosen sekaligus pengamat kebijakan publik UGM Hempri Suyatna menyebutkan sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bansos. Padahal saat ini, kata Hempri, mereka masuk dalam kriteria tidak mampu.

"Penyaluran bansos ini tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa masyarakat dari berbagai daerah mengeluh tidak menerima bantuan padahal pihaknya mereka turut terdampak," kata Hempri, pada Jumat (15/5).

1. Permasalahan terdapat saat validasi data

Pengamat UGM Nilai Pemerintah Perlu Perbaharui Data Penerima BantuanSejumlah warga mencari nama mereka di daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, Selasa (12/5/2020). Kementerian Sosial meminta upaya nyata dari pemerintah daerah untuk secepatnya melengkapi data penerima BST karena dari target 9 juta kepala keluarga (KK), Kementerian Sosial baru menerima sekitar 7,8 juta KK. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Hempri menjelaskan akar dari permasalahan tidak bisa tersalurkannya bansos dengan tepat yakni terletak pada validasi data. Dari hasil pengamatannya kebanyakan pendataan masih salah sasaran. Misalnya warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK , serta warga yang mampu secara finansial..

"Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," katanya.

Baca Juga: Pemkab Bantul Coret 1.612 Penerima Bansos dari Dinsos DIY

2. Data tumpang tindih

Pengamat UGM Nilai Pemerintah Perlu Perbaharui Data Penerima BantuanIlustrasi penyaluran bansos di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Tidak hanya validasi data, alur birokrasi juga turut menambah masalah dalam pendistribusian bansos ini. Dia menilai sinkronisasi antara stakeholder masih terhitung lemah, akibatnya terjadi tumpang tindih yang menyebabkan banyak terjadi. 

“Berbagai kementerian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum termasuk bantuan lain seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” paparnya.

Tidak hanya itu, yang lebih ironis di beberapa daerah bahkan terjadi politisasi bansos, munculnya para aktor ekonomi dan politik yang ingin memperoleh keuntungan dari program bantuan tersebut. Dia menyebutkan, ada beberapa bantuan sosial bersumber dari anggaran pemerintah tapi ditempeli jargon-jargon kepala daerah.

3. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah

Pengamat UGM Nilai Pemerintah Perlu Perbaharui Data Penerima BantuanPaket sembako sebagai bansos untuk warga miskin di Palembang. (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Berkaca dari hal di atas, ada beberapa masukan yang diberikan Hempri agar bansos bisa tepat sasaran. Pertama, perlu adanya validasi serta pembaruan data dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak COVID-19.

Kedua, adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah tadi. Jika ada program yang tidak efektif maka lebih baik dananya dialokasikan untuk yang lain.

"Sebagai contoh, kartu prakerja yang beberapa program pelatihannya tidak efektif, seperti pelatihan memancing dan pelatihan menjadi youtuber pemula. Lebih baik dana Rp5,6 triliun dari program itu disalurkan untuk ke program bansos melihat banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan,” paparnya.

Serta terakhir, perlu adanya campur tangan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan distribusi bansos. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya politisasi bansos dan kasus salah sasaran.

Baca Juga: Jumlah Pernikahan di Sleman Saat COVID-19 Turun Sebanyak 20 Persen

Topik:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya