Pakar UGM: Mentalitas Miskin Bikin Bansos Salah Sasaran
Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Mentalitas miskin masyarakat menjadikan bantuan sosial sering salah sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Hempri Suyatna.
Hempri mengungkapkan, mentalitas miskin pulalah yang membuat adanya fenomena ribuan ASN yang terindikasi menerima berbagai jenis bantuan sosial yang bukan menjadi haknya.
“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan. Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” ungkapnya.
Baca Juga: Pakar UGM: 80 Persen Penduduk Kemungkinan Sudah Terpapar Varian Delta
1. Penyaluran yang salah buat kebijakan bansos kurang efektif
Seorang warga usai mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) saat mendatangi kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/5). (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)Hempri mengungkapkan, program bantuan sosial ini diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran, membuat kebijakan bansos menjadi kurang efektif.
“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” terangnya.
2. Faktor lain yang membuat bansos salah sasaran
Kemensos salurkan 200 ribu paket sembako (Dok. Kemensos)Selain persoalan mentalitas, Hempri menjelaskan jika ada sejumlah faktor lain yang membuat penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah/desa juga tidak berjalan dengan baik.
Selanjutnya, juga ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan sebagainya, dalam penyaluran bantuan sosial.
“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” katanya.
3. Harus ada kesadaran dari ASN
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Agar bantuan sosial ini ke depan bisa tepat sasaran, maka ASN diharapkan memiliki kesadaran untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya. Selain itu, pemerintah perlu memberikan bukan sekadar anjuran tetapi kewajiban bagi para ASN ini.
Hempri melanjutkan, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos, yaitu perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.
"Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat," paparnya.
Baca Juga: Mahasiswa Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, UGM Bentuk Tim Khusus
