Guru Besar UGM: Birokrasi Perlu Menjadi Agile dan Inovatif di Era VUCA
Pengukuhan Dekan Fisipol UGM sebagai Guru besar. Foto: Humas UGM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Untuk meningkatkan layanan publik serta menjawab tantangan masa depan yang semakin tidak pasti, birokrasi publik perlu menjadi agile dan inovatif.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik pada Senin (23/12), mengatakan, saat ini birokrasi publik Indonesia belum mampu merespons masalah strategis pembangunan di Indonesia.
Baca Juga: Guru Besar UIN Suka: Media Sosial Bisa Timbulkan Lingkaran Kebencian
1. Indonesia berpeluang undang banyak aliran modal asing
Pengukuhan Dekan Fisipol UGM sebagai Guru besar. Foto: Humas UGMMenurut Erwan, dengan munculnya fenomena pergeseran pusat ekonomi dunia dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik, Indonesia sebenarnya berpeluang mengundang lebih banyak aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Namun, sayangnya, potensi ini belum dapat ditangkap dengan baik oleh birokrasi publik Indonesia.
“Apabila dilihat menggunakan perspektif outward looking, akan tampak bahwa birokrasi publik Indonesia makin jauh tertinggal dalam perlombaan dibandingkan dengan negara-negara lain yang dulu memulai pembangunan dari garis start yang sama,” terangnya.
2. Birokrasi Indonesia perlu perbaiki beberapa hal
ugm.ac.idErwan menerangkan, beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia di antaranya birokrasi publik yang masih tertinggal dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan tepat untuk menyikapi situasi dunia yang terus berubah dan bergerak secara dinamis. Di samping itu, secara teoretis, birokrasi publik Indonesia masih bekerja dengan berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol.
"Penerapan prinsip ini pada mulanya diharapkan akan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, sehingga tidak mengherankan apabila implementasi peraturan dan prosedur yang rigid dan hierarkis sebagai pelaksanaan fungsi kontrol merupakan nilai utama dan pegangan kaum birokrat," katanya.
3. Birokrasi yang agile dan inovatif diperlukan di era VUCA
fisipol.ugm.ac.idMenurut Erwan, birokrasi publik yang agile dan inovatif, diperlukan di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous). Untuk itu, birokrasi publik perlu merumuskan value proposition yang akan diwujudkan dengan metode agile dan melakukan agility shift, yaitu mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja baru yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif.
"Selain itu, karakter pemimpin juga harus siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan," terangnya.
Baca Juga: Haedar Nashir: Moderasi Bisa Dijadikan Alternatif dari Deradikalisme
