Bupati Sleman Optimistis Pilkada dan Pilkades Tetap Digelar Desember
(Ilustrasi) IDN Times/Imam Rosidin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Meskipun pandemik COVID-19 belum berakhir, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap optimis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sleman 2020 tetap berlangsung pada bulan Desember 2020.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengklaim semua elemen yang berkaitan dengan Pilkada maupun Pilkades sudah siap, yaitu mulai dari penjagaan yang dilakukan oleh TNI Polri, KPU, Bawaslu. Sehingga berharap kontestasi Pilkada maupun Pilkades tidak diundur.
"Siap Sleman, perangkat sudah siap semua KPU dan Bawaslu siap. Permohonannya supaya tidak diundur, protokol kesehatan tetap dilaksanakan seketat mungkin," katanya pada Senin (21/9/2020).
1. Semua kegiatan akan dilakukan dengan hati-hati
Miniatur proses pencoblosan. IDN Times/Siti UmaiyahSri Purnomo menambahkan, semua pihak telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Persiapan berkaitan dengan protokol kesehatan juga sudah diperhitungkan.
"Dengan adanya COVID-19 semua akan melangkah dengan hati-hati, siap siaga. Jadi acara program bisa berjalan," paparnya.
Baca Juga: Pilkades Sleman Tetap Berlanjut, Persiapan Mencapai 85 Persen
2. Pemkab optimis dapat melakukannya semuanya di bulan Desember
ilustrasi Pilkada serentak 2020. IDN Times/ istimewaSekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menjelaskan pelaksanaan Pilkada Sleman tetap akan dilakukan pada 9 Desember 2020, sedangkan Pilkades akan dilangsungkan pada 20 Desember 2020.
"Pemerintah harus optimistis, adanya pandemik kita harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan ini," ungkapnya pada Senin (21/9/2020).
3. Ingatkan instansi berjalan sesuai aturan
Harda Kiswaya, Kepala BKAD Sleman. IDN Times/ Siti UmaiyahHarda memaparkan pihaknya sudah mengingatkan kepada instansi yang berkaitan dengan Pilkada maupun Pilkades untuk berjalan sesuai dengan relnya. Jika nantinya ada pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
"Sanksi pelanggaran ya pasti, kalau dari perangkat akan kita ingatkan, agar berjalan sesuai relnya. Sehingga pada hari H, kondisi sudah aman. Kalau dari masyarakat diingatkan tidak bisa, ya punishment jalan," terangnya.
Baca Juga: Pilkada 2020, Simalakama Darurat COVID-19 dan Nafsu Politik
