Rektor UGM: Putusan Sidang MK Harus Dihormati
IDN Times/Nindias Khalika
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Rektor UGM Panut Mulyono mengaku penyelesaian gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK merupakan hal yang baik. Menurutnya, apapun keputusan hakim patut dihormati dan kekurangan yang dinilai ada oleh salah satu pihak mesti dijadikan evaluasi di Pemilu mendatang.
1. Perselisihan memang harus diselesai melalui jalur hukum
Humas UGMPanut mengatakan dari dulu UGM mempunyai sikap bahwa jika ada perselisihan entah saat Pemilu presiden atau legislatif maka mesti diselesaikan melalui jalur hukum.
"Jadi saya kira kemarin baik ya. Masing-masing punya fakta dan tuntutan, silakan buktikan di pengadilan," ucapnya ke wartawan pada Jumat (28/6).
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Melepas 5.360 Peserta KKN PPM UGM
2. UGM tidak setuju dengan people power pada Pilpres 2019
IDN Times/Gregorius Aryodamar PGara-gara sikap di atas, Panut menjelaskan bahwa UGM menolak adanya people power beberapa waktu lalu.
"UGM tidak setuju dengan people power. Bahwa saat ada perselisihan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Itu hasil terbaik dan kita harus menghormati apapun hasil yang diumumkan. Dan mari apa yang kemarin terjadi oleh pihak satu merupakan kekurangan harus jadi evaluasi dan diperbaiki di Pemilu yang akan datang," katanya.
3. Jadi bukti kematangan demokrasi
IDN Times/Arief RahmatPanut menilai bahwa apabila suasana dan persoalan berakhir damai serta selesai usai gugatan sengketa Pilpres 2019 maka hal ini bakal diapresiasi oleh masyarakat Indonesia dan internasional.
"Kalau memang ini ke depan setelah putusan ini semua jadi damai dan selesai maka hal ini dapat apresiasi dari rakyat, pihak luar negeri dan masyarakat internasional bahwa pertumbuhan demokrasi Indonesia mulai matang, sudah bisa menyelesaikan perbedaan yang ada dengan damai di pengadilan," terangnya.
Baca Juga: Jokowi Terpilih Lagi, UGM Tak Siapkan Nama Menteri di Kabinet Baru
