Setelah Bersih, Jalan Perwakilan akan Dibongkar untuk JPG
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, R. Kadarmanta Baskara Aji. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Penertiban pedagang di Jalan Perwakilan Yogyakarta menjadi bagian dari rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Proses untuk JPG pun disebut mulai berjalan tahun ini.
Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), R Kadarmanta Baskara Aji, menyebut setelah pembersihan kawasan Jalan Perwakilan Yogyakarta, nanti akan segera dilakukan pembongkaran. "Tahapannya adalah supaya nanti bagus dulu, sambil menunggu pembangunan JPG, pemindahan DPRD DIY," ujar Aji, Rabu (4/1/2023).
1. Rencana pembangunan JPG
Pemenang sayembara pradesain Jogja Planning Gallery. (Dok. Pemda DIY)Saat disinggung untuk rencana pembongkaran, Aji menyebut akan dilakukan secepatnya. Akan dibersihkan dan ditata agar tetap nyaman dipandang.
"Kita lakukan secepatnya. Lalu nanti setelah rata kita buat bagus, supaya sambil menunggu pelaksana JPG dan DPRD itu tetap nyaman dipandang. Itu yang mau kita lakukan," ucap Aji.
Disebutnya untuk tahapan akan seperti itu, dan bar selanjutnya gedung DPRD DIY. "Sekarang sudah kita mulai DED (Detail Engineering Design) 2023 ini. 2024 sudah mulai perencanaan, dan kelihatannya tidak mungkin rampung setahun, ya DPRD mungkin butuh 2 tahun sehingga 2025 baru selesai," ujar dia.
JPG sendiri direncanakan juga memiliki konten yang bermacam-macam seperti wisata, budaya, dan juga tata ruang Yogyakarta termasuk kabupaten/kota di wilayah DIY.
Baca Juga: Sultan Sebut Pedagang di Jalan Perwakilan Jogja Ilegal
2. Ditegaskan tanah milik Keraton
Kawasan Jalan Perwakilan Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Aji juga menegaskan tanah yang berada di Jalan Perwakilan, yang selama ini dimanfaatkan pedagang merupakan milik Keraton Yogyakarta. Ia juga meminta para pedagang untuk bisa menyesuaikan diri.
"Segera menyesuaikan diri bahwa tanah dan bangunan itu oleh pemiliknya sudah diminta kembali, kalau sudah diminta kembali ya sudah, wong ana sik duwe kok (lha ada yang punya kok)," ujar Aji.
Dia juga mengutip pernyataan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Raja Keraton Yogyakarta, bahwa aktivitas pedagang tidak ada izin. "Statement Ngarsa Dalem sudah jelas. Bahwa beliau sudah ngendika (ngomong) bahwa itu memang sejak awal sudah tidak ada izin perpanjangan kekancingan lagi, karena akan dimanfaatkan oleh pihak Keraton sebagai pemilik," ucapnya.
3. Minta solusi dari pemda
Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melarang aktivitas para pedagang di ruko sepanjang Jalan Perwakilan Yogyakarta, Rabu (4/1/2023). (IDN TImes/Herlambang Jati Kusumo)Diketahui 21 ruko yang ada di Jalan Perwakilan sudah mulai disegel pada Rabu (4/1/2023) pagi. Para pedagang meminta solusi untuk penutupan ruko yang dilakukan. Pasalnya, ruko yang ada menjadi sumber mata pencaharian mereka dan para karyawan yang ada.
"Kami tidak menolak, di sini selalu tidak menolak. Kami membuka dialog, kami membuka win win solution. Apa sih solusi terbaik untuk pemerintah dan untuk kami," ujar Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan.
Baca Juga: Hari Ini Aktivitas Pedagang di Jalan Perwakilan Jogja Dihentikan
