Putri Sulung Sultan Serahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan Gubernur

Masa jabatan Gubernur DIY habis pada bulan Oktober

Yogyakarta, IDN Times - Berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 diserahkan kepada DPRD DIY, Senin (18/7/2022).

Berkas Sri Sultan HB X diserahkan oleh Penghageng KHP Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi, dan berkas KGPAA Paku Alam X diserahkan oleh perwakilan Kadipaten Pakualaman GPH Wijoyo Harimurti di Gedung DPRD DIY.

"Tadi sudah kami berikan dokumen yang menjadi syarat. Kami sudah serahkan DPRD untuk diverifikasi. Harapannya seluruh proses bisa berjalan dengan lancar dan semua diberikan kesehatan," kata GKR Mangkubumi yang juga putri sulung Sultan HB X itu.

 

1. DPRD akan teliti dokumen yang diterima

Putri Sulung Sultan Serahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan GubernurIDN Times/DPD PDIP DIY

Ketua DPRD DIY Nuryadi menyebutkan ada sebanyak 16 macam dokumen persyaratan yang ia terima baik dari perwakilan Keraton Yogyakarta maupun Kadipaten Puro Pakualaman.

Menurut dia, seluruh dokumen telah diperiksa dan dinyatakan lengkap. "Nanti pasti kami akan lebih detail (memeriksa), sehingga tanggal 9 Agustus 2022 sudah bisa kami tetapkan dan kami kirim ke Jakarta," ujar Nuryadi dikutip Antara.

Baca Juga: Skuter Listrik Marak di Malioboro, Sri Sultan: Taati Aturan! 

2. Jabatan Gubernur dan Wagub DIY berakhir pada 10 Oktober 2022

Putri Sulung Sultan Serahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan Gubernur(Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY bakal berakhir pada 10 Oktober 2022. Menurut Nuryadi, seluruh proses pencalonan Sultan HB X dan KGPAA Pakualam X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wagub DIY mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan.

Soal membuka atau meminta masukan publik, ia mengatakan akan melihat perkembangan berdasarkan laporan dari panitia khusus (pansus). "Ini apa yang mau didiskusikan, ini kan penetapan. Apa yang mau kita diskusikan lagi, undang-undang sudah ditetapkan. Undang-undang itu sudah secara resmi dan kita hanya melaksanakan atas dasar itu," katanya.

3. DIY tidak mengikuti UU Pilkada

Putri Sulung Sultan Serahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan Gubernurhttps://www.kratonjogja.id/

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan pengisian jabatan Gubernur DIY dan Wagub DIY mengacu UU Keistimewaan.

Sesuai UU Keistimewaan DIY Tahun 2012, pengisi jabatan Gubernur DIY adalah yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur DIY. "DIY memang tidak mengikuti UU Pilkada serentak tetapi mengikuti UU Keistimewaan," katanya.

Baca Juga: Soroti PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Serahkan 19 Rekomendasi  

Topik:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya