DPRD DIY Nilai Kebijakan Pusat Tak Ada Arahnya jika Cabut Subsidi LPG
DPRD DIY di Jalan Malioboro Yogyakarta. IDN Times/Febriana Sinta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times- Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyayangkan rencana pemerintah pusat terkait penghapusan subsidi gas melon. Pihaknya akan mendesak DPR RI agar rencana menghilangkan subsidi gas melon ini dibatalkan.
“Pencabutan subsidi gas melon sangat memberatkan masyarakat, saya sebagai wakil rakyat di DIY tidak setuju, saya minta pemerintah pusat mengkaji ulang, DPR RI juga harus memperjuangkan agar pencabutan subsidi ini jangan sampai terjadi,” katanya Rabu (22/1).
Baca Juga: Harga Gas Melon akan Naik, Pemda DIY Harap UMKM Tetap Dapat Subsidi
1. Dipastikan merugikan masyarakat
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. IDN Times/Febriana SintaHuda menilai pencabutan itu akan sangat merugikan masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan pedagang kecil yang sehari-hari menggunakan gas melon.
“Harus ditinjau ulang, dievaluasi lagi, karena itu sangat memberatkan masyarakat kecil. Kehidupan masyarakat sekarang sudah berat, BPJS naik, gas melon tambah naik lagi, kami sama sekali tidak setuju, harus dievaluasi. Kita di daerah berusaha mengentaskan kemiskinan mati-matian, tetapi kebijakan pusat malah seperti itu, kan repot jadinya,” ucapnya.
2. Kenaikan harga gas menunjukkan arah kebijakan pemerintah pusat tidak jelas
Dok. PertaminaJika Pemerintah benar-benar mencabut subsidi, menurut Huda hal ini menunjukkan arah kebijakan Pusat tidak jelas. "
"Dulu ganti gas melon itu kan gara-gara minyak tanah, saat itu subsidinya besar terus ganti gas yang lebih murah. Nah, kalau sekarang dinaikkan lagi ya percuma, tidak ada arah kebijakan yang jelas,” katanya.
3. Sultan khawatirkan HET jika pemerintah cabut subsidi gas melon
Humas Kepatihan YogyakartaGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan jika pemerintah akan mengurangi atau mencabut subsidi untuk LPG 3 kilogram, maka harga eceran tertinggi (HET) LPG untuk wilayah DIY kemungkinan masih murah dari tempat lain.
Sultan menilai penentuan HET akan dihitung berdasarkan jarak distribusi antara ibukota provinsi ke wilayah paling jauh.
Harga LPG 3 kilogram selama ini berkisar antara Rp16.000 hingga Rp20.000. Jika subsidi dicabut dan menyesuaikan harga pasar, maka perkiraan harga sekitar Rp34.750.
Namun menurutnya untuk mengontrol harga berdasarkan jarak tersebut sangat susah dilakukan.
"Susahnya itu bagian kotrolnya, jarak Jawa Tengah dan Yogyakarta itu beda. Untuk menghitung penentuan harga gas dari ibukota-Yogyakarta Kulonprogo paling jauh 40 kilometer. Kalau (dibandingkan jarak, red) misalnya Jawa Tengah- Semarang - Purworejo itu kan jaraknya beda. Harusnya harga gas di Yogyakarta lebih murah," kata Sultan Rabu (22/1).
Baca Juga: CORE: Banyak Salah Sasaran, Gas Melon Dinikmati Orang Mampu