2. Prof Koentjoro mengaku ikut menolak usulan profesor kehormatan

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro.(Antara Photo/Luqman Hakim)

Sementra itu, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro yang namanya ikut tercantum dalam surat itu membenarkan bahwa dirinya menjadi salah satu dosen yang menolak usulan profesor kehormatan. "Itu benar adanya," ucap mantan Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia ini.

Koentjoro menjelaskan untuk mencapai jabatan akademik tertinggi tersebut, dosen harus menapaki tahap demi tahap yang tidak mudah, mulai dari asisten, asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga puncaknya adalah profesor.

Tidak hanya itu, kata Koentjoro, mereka juga harus memiliki pengalaman pengejaran dan penelitian yang kuat. "Kami (untuk mencapai gelar profesor) itu capek, susah, kok, tiba-tiba orang dari politisi akan langsung masuk di situ. Soal unsur keadilan itu yang kami tidak ridha (rela)," kata Koentjoro.

Baca Juga: Beredar Surat Penolakan Penganugerahan Profesor Kehormatan di UGM

3. Ada 6 poin penolakan

Surat Penolakan Penganugerahan Profesor Kehormatan di UGM media sosial

Sebelumnya, sebanyak 353 dosen dari 13 fakultas dan sekolah vokasi di UGM menyatakan menolak usulan terkait pemberian gelar guru besar kehormatan kepada individu-individu di sektor non akademik, termasuk kepada pejabat publik. Terdapat enam poin yang disampaikan ratusan dosen itu melalui surat yang ditujukan kepada Rektor UGM tertanggal 22 Desember 2022 tersebut.

Pada poin pertama disebutkan bahwa profesor merupakan jabatan akademik, bukan gelar akademik. Jabatan akademik memberikan tugas kepada pemegangnya untuk melaksanakan kewajiban akademik.
Kewajiban tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan dan atau posisi di sektor nonakademik.

Poin kedua, pemberian gelar honorary professor atau guru besar kehormatan kepada individu yang berasal dari sektor non akademik tidak sesuai dengan asas kepatutan: we are selling our dignity.

Poin ketiga, honorary professor seharusnya diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan gelar jabatan akademik profesor.

Poin keempat, jabatan profesor kehormatan tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan reputasi UGM. Justru sebaliknya, pemberian profesor kehormatan akan merendahkan marwah keilmuan UGM.

Poin kelima, pemberian profesor kehormatan ini akan menjadi preseden buruk dalam sejarah UGM dan berpotensi menimbulkan praktik transaksional dalam pemberian gelar dan jabatan akademik.

Poin terakhir, pemberian profesor kehormatan seharusnya diinisiasi oleh departemen yang menaungi bidang ilmu calon profesor kehormatan tersebut berdasarkan pertimbangan akademik sesuai bidang ilmunya.

Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pukat UGM: Korupsi Politik Naik