Ratusan APK yang Melanggar Aturan di Bantul Ditertibkan
Penertiban APK oleh tim gakkum yang dinilai oleh Bawaslu Bantul melanggar regulasi yang ada. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Tim Penegakan Hukum (Gakkum) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kodim dan Polres Bantul kembali menertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bantul 2020.
Baca Juga: Bertepatan Masa Kampanye, Bawaslu Bantul Pantau Kegiatan Reses Dewan
1. Hanya menyasar APK yang melanggar aturan
Komisioner Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi. IDN Times/DaruwaskitaKomisioner Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi mengatakan penegakan APK yang dilakukan oleh tim gakkum menyasar APK yang dipasang tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2020, dan Keputusan KPU Bantul Nomor 343 Tahun 2020.
"Pada penertiban yang dilakukan setiap satu pekan sekali yakni setiap hari Rabu maka pada hari Rabu (21/10/2020) kemarin, tim gakkum menertibkan APK yang berada di wilayah Kecamatan Sewon, Bantul, Sanden, Kretek dan Imogiri," katanya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (22/10/2020).
2. Tim gakkum copot ratusan APK
Pohon perindang jalan digunakan untuk memasang APK salah satu peserta pilkada Bantul. IDN Times/DaruwaskitaDari hasil penertiban terdapat APK yang harus dicopot karena melanggar aturan yang ada terdiri dari 26 baliho,175 bendera, 128 rontek dan 57 spanduk sehingga totalnya mencapai 386 APK.
"APK yang melanggar aturan berasal dari dua paslon yang akan berlaga dalam pilkada 9 Desember 2020 mendatang," ujarnya.
Penertiban APK ini kata Nuril diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi peserta pemilihan, tim kampanye, pendukung, relawan dan para simpatisan agar dalam memasang APK sesuai dengan regulasi yang ada.
"Selama pemasangan APK sesuai dengan regulasi yang ada maka tidak akan ditertibkan oleh Bawaslu," katanya.
3. Baliho kampanye pencegahan COVID-19 Bupati Bantul Suharsono juga ditertibkan
Baliho pencegahan COVID-19 bergambar Bupati Bantul Suharsono ditertibkan oleh Bawaslu. IDN Times/IstimewaPekan sebelumnya, tim gakkum juga melakukan penertiban baliho yang di dalamnya terdapat foto Bupati Bantul Suharsono terkait kampanye pencegahan penularan COVID-19. Baliho ini dicopot karena melanggar aturan yang ada. Sebab, saat ini Bupati Bantul Suharsono yang juga Calon Bupati Bantul sedang cuti di luar tanggungan negara.
"Baliho tersebut menggunakan anggaran dari Pemda dan memuat foto salah satu calon peserta pilkada sehingga dilarang karena akan menguntungkan atau merugikan salah satu calon," katanya.
"Jika masih ada baliho yang terdapat foto salah satu calon peserta pilkada dan menggunakan anggaran Pemda namun belum ditertibkan silahkan memberikan informasi kepada Bawaslu. Kita akan tindaklanjuti," terangnya lagi.
4. Satpol PP sumbang tenaga untuk Bawaslu
Kepala Satpol PP Pemkab Bantul, Yulius Suharta. IDN Times/DaruwaskitaSementara Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta mengatakan pihaknya hanya membantu Bawaslu dalam penertiban APK yang dinilai oleh Bawaslu melanggar aturan yang ada dan tidak bertindak sendiri melakukan penertiban APK.
"Saya tegaskan kita hanya membantu personel untuk menertibkan APK. APK mana saja dan titiknya di mana yang akan ditertibkan merupakan kewenangan dari Bawaslu. Jadi jangan sampai ada stigma kita berpihak kepada salah satu peserta pilkada," ujarnya.
Baca Juga: Pilkada Bantul, Bawaslu Dorong Pemdes Tolak Politik Uang
