2. Biaya operasional shelter ditanggung dana bencana kalurahan

Gedung karantina untuk pendatang dan pemudik di Desa Sumbermulyo. IDN Times/Daruwaskita

Toro, panggilan akrab Kurniantoro, ini mengaku sejumlah lurah memang sempat kebingungan dengan anggaran operasional shelter. Namun setelah diberi penjelasan bahwa operasional shelter bisa menggunakan dana bencana alam yang ada di setiap kalurahan maka permasalahan tersebut sudah selesai.

"Seperti sebelumnya shelter di tingkat kalurahan bahkan padusunan ada mekanisme biaya operasional ditanggung bersama yaitu gotong-royong masyarakat dengan menyediakan kebutuhan makan bagi pasien yang menjalani isolasi di shelter kalurahan," ujarnya.

Untuk shelter sendiri, kata Toro, kalurahan bisa memanfaatkan bangunan fasilitas umum yang tidak terpakai atau rumah milik warga yang terpisah dari tempat kerja atau hunian yang padat penduduk. Fasilitas tersebut harus memiliki MCK, air bersih, ada tempat untuk olah raga dan memiliki akses jalan yang bisa dilalui roda empat.

"Shelter kalurahan hanya digunakan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala, bergejala ringan dan tidak memiliki komorbid. Untuk pemantauan kesehatan pasien akan dilakukan Satgas COVID-19 kalurahan yang akan bekerja sama dengan panewu di wilayahnya masing-masing. Nantinya panewu akan berkoordinasi dengan puskesmas, FPRB serta Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten," ujarnya.

"Jadi keberadaan shelter kalurahan ini tujuannya untuk memisahkan pasien positif COVID-19 dengan masyarakat agar tidak terjadi penularan. Namun bukan perawatan seperti di shelter milik Pemkab Bantul ataupun rumah sakit rujukan," tambahnya lagi.

3. Perusahaan di Bantul juga diminta menyiapkan shelter bagi pegawai yang positif

Sekda Bantul, Helmi Jamharis. IDN Times/Daruwaskita

Sementara itu, Sekda Bantul, Helmi Jamharis, mengatakan perusahaan di Bantul juga diminta menyediakan shelter bagi pegawainya yang positif COVID-19. Ini karena kebutuhan tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19 sesuai dengan kategorinya semakin menipis.

"Kita minta perusahaan-perusahaan juga menyiapkan shelter bagi pegawainya yang positif COVID-19 sehingga bisa membantu keterbatasan tempat tidur di shelter milik pemerintah baik tingkat kabupaten atau kalurahan," ujarnya.

4. RS rujukan di Bantul sudah aloksikan 20 persen tempat tidur untuk pasien COVID-19

Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharja. IDN Times/Daruwaskita

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, mengatakan tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan mencapai 230 dan shelter kabupaten terdapat 200 tempat tidur.

Menurutnya, jika ditambah dengan shelter di 75 kalurahan dengan perkiraan satu shelter kalurahan ada 10 tempat tidur, maka ada tambahan 750 tempat tidur. Dengan demikian, ada lebih dari 1.000 tempat tidur isolasi yang tersedia.

"Rumah sakit rujukan di Bantul sendiri sudah 20 persen tempat tidur yang ada sudah diubah untuk penanganan pasien COVID-19. Sedangkan di kabupaten kota lainnya di DIY baru sekitar 15 persen dari total tempat tidur yang ada baru digunakan untuk perawatan pasien COVID-19," ujarnya.

Terkait keberadaan mobil PCR yang belum lama dibeli oleh Pemkab Bantul, Gus Bud panggilan akrab Agus Budi Raharja, mengatakan mobil PCR digunakan untuk hal-hal yang mendesak seperti pengambilan dan pemeriksaan sampel untuk ASN agar ada kepastian dan bisa bekerja, untuk pasien rujukan dari rumah sakit yang mendesak untuk segera ditangani, serta untuk ibu hamil yang terpapar COVID-19.

"Jadi pemeriksaan sampel yang utama tetep di BBTKLPP dan mobil PCR untuk backup hal-hal yang mendesak serta menjadi prioritas. Yang jelas untuk yang prioritas dalam beberapa jam sudah diketahui sehingga tindakan medis akan lebih cepat. Di sisi lain jika mengutamakan sampel diperiksa mobil PCR maka anggaran akan jebol karena untuk sekali periksa spesimen butuh biaya Rp650 ribu padahal minimal butuh dua kali pemeriksaan spesimen," ungkapnya.

Baca Juga: Data Harian COVID-19 antara DIY dan Bantul Berbeda, Apa Penyebabnya?