Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran di Bantul Terganjal Perda
Sekda Bantul Helmi Jamharis. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Pemkab Bantul mengakui tak mudah melaksanakan surat edaran dari pemerintah pusat untuk menyusun regulasi, yang menjadi dasar pembebasan pajak dan retribusi hotel dan restoran terkait wabah COVID-19.
1. Perda Pajak dan Restribusi di Bantul tak mengenal pembebasan pajak
Ilustrasi hotel. Myfave.comSekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, mengatakan di Kabupaten Bantul tidak mengenal aturan pembebasan pajak, yang ada adalah pengurangan atau permohonan keringanan.
"Karena belum ada Perda terkait pembebasan pajak dan retribusi hotel-restoran, maka belum bisa dilaksanakan surat edaran dari pemerintah pusat tersebut. Tetapi harus terlebih dahulu melakukan revisi Perda agar nantinya bisa aplikatif di lapangan," ujarnya, Jumat (13/3).
Baca Juga: Buntut Virus Corona, Sri Mulyani Bakal Permudah Impor Bahan Baku
2. Surat Edaran dan PMK saat masih dalam penyusunan di Kemendagri dan Kemenkeu
IDN Times / IstimewaSekda juga mengatakan, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, tentang penggantian penerimaan pajak dan retribusi yang seharusnya diterima oleh daerah, akan diganti dalam bentuk hibah. Besar kecilnya hibah akan ditentukan pada pendapatan riil yang diterima oleh daerah pada bulan tersebut.
"Misalnya pada bulan Maret, pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran dapatkan Rp500 juta, maka pada bulan berikutnya yakni April, pemerintah pusat akan mentransfer hibah senilai Rp500 juta. Sehingga daerah tidak akan mengalami kekurangan penerimaan dan hanya sumbernya yang saja berbeda. Tapi ini belum dilaksanakan, masih menunggu SE dan PMK" terangnya.
3. Target pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah Rp16 miliar
Ilustrasi transaksi di restoran cepat saji (IDN Times/Hana Adi Perdana)Untuk target pajak hotel dan restoran pada tahun 2020, Bantul menargetkan penerimaan mencapai Rp3,4 miliar. Sedangkan pajak restoran mencapai Rp12,6 miliar atau total sekitar Rp16 miliar.
"Jadi setiap bulan hotel dan restoran, menyetor kepada Pemkab Bantul karena hotel maupun restoran melakukan pemotongan pajak setiap terjadi transaksi," terangnya.
Baca Juga: 9 Dampak Virus Corona di Dunia Pariwisata, Banyak Hal yang Dibatalkan
