Paslon Pilkada Bantul Sepakat Jaga Suasana Kondusif Jelang Coblosan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bantul sepakat untuk menjaga suasana kondusif hingga tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Pjs. Bupati Bantul, Budi Wibowo.
"Dan kedua paslon menyambut baik keinginan dari Forkompimda untuk menjaga pelaksanaan pilkada Bantul berlangsung dengan damai, tidak akan melakukan pelanggaran tetap menjaga protokol kesehatan serta mengedepankan masyarakat," katanya usai kunjungan bersama Forkompimda, KPU dan Bawaslu Bantul ke rumah masing-masing paslon, Kamis (2/12/2020).
1. Forkompimda, KPU dan Bawaslu Bantul minta paslon tetap menjaga suasana damai di Bantul
Menurutnya tujuh hari menjelang pemungutan suara masih ada tiga tahapan yang harus dilalui yakni masa kampanye, masa hari tenang dan masa pemungutan suara. Pada masa hari tenang, kedua Cabub Bantul yakni Suharsono akan aktif kembali menjadi Bupati Bantul dan Abdul Halim Muslih kembali aktif menjadi Wakil Bupati Bantul sehingga diharapkan dapat menerapkan hari tenang.
"Saya berharap kedua paslon tetap konsisten dengan janjinya yakni tetap menjaga kondusifitasnya. Kita berharap apa yang disampaikan kedua paslon ini konsisten. Namun kita lihat saja kedepannya," ungkapnya.
Baca Juga: Ratusan Petugas KPPS di Gunungkidul Enggan Jalani Rapid Tes
2. ASN hingga perangkat desa diingatkan harus netral dalam pilkada
Selain itu Budi Wibowo berharap ASN dan perangkat desa juga perlu netral hingga proses pemilihan kepala daerah selesai.
"Yang jelas jika ada ASN dan perangkat desa terbukti tidak netral maka akan diproses hukum sesuai aturan yang ada,"ucapnya.
3. Polres Bantul terjunkan 1.500 personel saat hari pemungutan suara
Untul menjaga suasana tenang, Kapolres Bantul, AKBP Wahcyu Tri Budi S mengatakan akan menerjunkan tak kurang dari 1.500 personel untuk mengamanakan pelaksanaan pilkada.
"Beberapa titik rawan yang berpotensi terjadinya konflik sudah kita pantau termasuk TPS yang rawan akan ada pengawasan tersendiri dari aparat kepolisian," ujarnya.
Baca Juga: DIY Dijatah 2,2 Juta Vaksin, Pemilik Komorbid Tak Masuk Daftar