Gerindra-PKB Berkoalisi, Pengurus Daerah Tunggu Instruksi
Ratusan partisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra mulai berdatangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Partai Gerindra dan PKB resmi berkoalisi dalam pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Piagam deklarasi koalisi resmi ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, saat Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada Sabtu (13/8/2022) yang lalu.
Kesepakatan koalisi tersebut mendapatkan respons dari pengurus kedua partai di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Bantul.
Baca Juga: Ini Cara PPP Bantul Dongkrak Suara dalam Pileg 2024
1. Menunggu surat resmi dari DPP untuk langkah selanjutnya untuk pengurus tingkat daerah
Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Pilkada Bantul Nomor Urut 2, Darwinto. IDN Times /DaruwaskitaSekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bantul, Darwinto, mengatakan dalam koalisi antara Gerindra dan PKB ada enam poin penting yang harus dijalankan dan menjadi pegangan. Namun, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengurus daerah.
"Kita masih menunggu petunjuk dari DPP Partai Gerindra terkait apa yang harus dilakukan oleh pengurus daerah terkait kesepakatan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB di tingkat pusat," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/8/2022).
2. Sudah melaksanakan beberapa poin dalam kesepakatan antara Partai Gerindra dan PKB
Draf kesepakatan antara Partai Gerinda dan PKB.(Dok.DPC Gerindra Bantul)Darwinto menjelaskan berdasarkan enam poin kesepakatan bersama antara Partai Gerindra dengan PKB, sejumlah poin sudah dilakukan oleh DPC Partai Gerindra melalui wakilnya yang duduk di DPRD Bantul. Kendati, Fraksi Partai Gerindra tidak punya anggota yang menjadi pimpinan dalam alat kelengkapan DPRD, kecuali hanya menempatkan satu kadernya sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Bantul, Nur Subiantoro sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Bantul.
"Meski dalam tanda petik kita di luar koalisi yang ada di DPRD tentunya program-program yang baik untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat pasti akan kita dukung," ucapnya.
"Kan dalam sistem politik di Indonesia tidak ada namanya oposisi," tambahnya.
3. DPC PKB Bantul masih menunggu instruksi dari DPP PKB
Anggota Komisi D DPRD Bantul, Suradal.(IDN Times/Daruwaskita)Sementara salah satu pengurus DPC PKB Bantul, Suradal, mengatakan sampai hari belum ada instruksi secara tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pengurus daerah pascakoalisi antara Partai Gerindra dan PKB di pusat.
"Ya sampai hari ini kita belum dapat instruksi apapun secara tertulis dari DPP PKB. Kan koalisi juga baru saja terbentuk," ucapnya.
Sebagai kader dan juga wakil PKB di DPRD Bantul, ia dan seluruh pengurus DPC PKB Bantul siap untuk mengamankan koaliasi antara Partai Gerindra dan PKB.
"Ya jelas kita harus tegak lurus dengan keputusan DPP PKB dan kita siap untuk mengamankannya," tandas anggota Komisi D DPRD Bantul ini.
Baca Juga: 4 Hal yang Tersirat dari Pertemuan Koalisi Golkar-PAN-PPP
