DPRD Bantul: Pemkab Lamban Salurkan Bantuan Warga Terdampak COVID-19
Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo. (IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - DPRD Kabupaten Bantul mengapresiasi Pemkab Bantul yang sigap menyiapkan rumah sakit lapangan COVID-19 yang kini telah beroperasi. RS darurat tersebut berperan mengurangi beban rumah sakit rujukan COVID-19 terutama perawatan bagi PDP ringan dan sedang.
Kendati demikian, DPRD Bantul juga menilai Pemkab sangat lamban dalam menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat Bantul yang terdampak langsung COVID-19, terutama bagi masyarakat yang terkena PHK ataupun harus dirumahkan.
Baca Juga: DPRD DIY Minta Warga Bantul Jangan Menolak Kedatangan Pemudik
1. Satu bulan status tanggap darurat, pemberian bantuan belum berjalan
Ilustrasi sembako (IDN Times/Daruwaskita)Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo mengatakan pelaksanaan status tanggap darurat COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020 silam telah berlangsung satu bulan. Namun, hingga detik ini belum ada bantuan baik sembako maupun bantuan tunai yang diterima warga terdampak COVID-19.
"Pemerintah pusat, Pemda DIY dan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih berwacana dan tidak melakukan eksekusi terhadap wacana tersebut. Sementara masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 sudah mulai kelaparan," ujarnya disela-sela penyaluran bibit tanaman sayuran di Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (19/4).
2. Jelang bulan puasa dan Lebaran, beban ekonomi masyarakat semakin berat
Ilustrasi Bersalaman Lebaran (IDN Times/Sukma Shakti)Politisi PDI Perjuangan ini mengaku penyaluran sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena PHK maupun yang dirumahkan karena mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan. Sebagian pun sudah mulai menjual harta yang mereka miliki untuk sekadar bertahan hidup.
"Beban ini semakin berat manakala puasa akan segera tiba dan sebentar lagi Lebaran sehingga beban semakin berat," terangnya.
DPRD sendiri, kata Hanung, tak punya kuasa anggaran. Kuasa penggunaan anggaran saat ini berada di tangan Bupati Bantul. Oleh karena itu, gerakan konkret dan cepat seharusnya bisa dilaksanakan karena anggaran sudah tersedia dan pemerintah desa dipastikan sudah punya data warga mereka yang terdampak COVID-19.
"Basis data kan sangat jelas, penerima adalah warga yang tidak mendapatkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan desa memiliki semua yang nantinya bisa disasar bantuan dari Pemkab Bantul sehingga nantinya bantuan tidak dobel," ungkapnya.
3. Ajak masyarakat untuk mandiri dalam pangan dengan menanam tanaman pangan
Pemberian bibit sayur mayur kepada masyarakat di Imogiri Bantul. IDN Times/DaruwaskitaSecara pribadi, Hanung mengaku mendapatkan intsruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyemangati dan mengajak masyarakat untuk membuat ketahanan pangan dengan menanam tanaman pangan yang tak butuh waktu lama untuk dipanen.
"Saya siapkan bibit sayur mayur yang bisa ditanam di pekarangan atau menggunakan polibag dan dalam waktu dua bulan sudah dipanen dan bisa memenuhi kebutuhan dapur," terangnya.
4. Jaring pengaman sosial dan ekonomi harus segera direalisasikan
Wakil Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiantoro (kiri). IDN Times/DaruwaskitaSementara Wakil Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiantoro mengatakan DPRD tetap memantau dan mengawal penggunaan anggaran COVID-19 yang sangat besar agar nantinya tepat sasaran.
"Setiap minggu sekali kita melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 untuk mengetahui progres penggunaan anggaran," katanya.
"Saya juga sepakat untuk pengaman jaring sosial dan jaring pengaman ekonomi masyarakat segera digulirkan karena sudah hampir satu bulan masa tanggap darurat COVID-19 namun tak ada aksi nyata dari pemerintah," tegasnya lagi.
Baca Juga: Pekerja Terdampak COVID-19 Diusulkan Dapat Subsidi dari Pemkab Bantul
