Dijanjikan Sertifikat Rampung, Warga Pundong Belum Percaya

Warga desak segera dilakukan ukur ulang dan pematokan

Bantul, IDN Times - ‎Pemerintah Kabupaten Bantul berjanji sertifikat milik warga Padukuhan Gunung Puyuh, Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, yang tanah sawahnya terdampak pelebaran jalan untuk pembangunan jembatan Suko pada tahun 2013 silam, kelar dalam 2-3 bulan mendatang.

Janji yang diucapkan oleh Kepala Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji, tersebut disambut gembira warga. Namun, warga tetap mendesak agar pengukuran dan pematokan segera dilakukan agar sertifikat segera keluar dan permasalahan berakhir.

Baca Juga: Kronologi Sertifikat Warga Pundong Mangkrak di Pemkab Bantul 8 Tahun 

1. Warga desak BPN segera melakukan pengukuran ulang dan pematokan

Dijanjikan Sertifikat Rampung, Warga Pundong Belum PercayaPertemuan antara warga yang sertifikatnya mangkrak di Pemda Bantul dengan anggota DPRD Bantul, Suradal (IDN Times/Daruwaskita)

Mewakili warga, Kepala Dusun (Kadus) Gunung Puyuh, Samsudi, mengatakan janji dari Pemkab Bantul yang disertai dengan bukti duplikat sertifikat disambut lega. Namun, ia mengaku warga masih ragu. Sebab sebelumnya Pemkab Bantul juga menyatakan Badan Pertanahan Negara (BPN) Bantul akan segera mengukur dan mematok sawah untuk proses pembuatan sertifikat baru tetapi sampai hari belum ada kepastian.

"Kalau memang Pemkab Bantul serius maka segera dilakukan pengukuran dan pematokan sawah oleh petugas dari BPN Bantul," ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

2. Semakin cepat ukur ulang dan pematokan, semakin cepat sertifikat terbit‎

Dijanjikan Sertifikat Rampung, Warga Pundong Belum PercayaIlustrasi sertifikat tanah. IDN Times/Istimewa

Warga sebenarnya nyaris putus asa mengurus sertifikat karena tak kunjung ada kejelasan dan bingung mengurusnya di mana. Warga sangat awam untuk mengurus sertifikat dan tidak mungkin mengurus sendiri-sendiri ditambah informasi raibnya berkas sertifikat asli yang berada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul.

"Warga kemudian dibantu oleh Pak Suradal yang merupakan anggota DPRD Bantul untuk mendesak Pemkab Bantul menyelesaikan kasus sertifikat warga karena tanggung jawab Pemkab Bantul," ungkapnya.

Meski sudah ada titik terang dan janji sertifikat akan selesai atau jadi pada dua hingga tiga bulan mendatang, warga belum begitu percaya jika BPN Bantul tidak segera mengukur ulang sawah dan melakukan pematokan.

"Kalau pengukuran dan pematokan sudah dilakukan warga percaya bahwa janji Pemkab Bantul bukan hanya janji manis saja," tuturnya.

3. Ada ratusan kasus sertifikat yang mangkrak akibat dampak proyek milik pemerintah ‎

Dijanjikan Sertifikat Rampung, Warga Pundong Belum PercayaWarga Pundong tunjukkan lahan sawah yang terdampak proyek pemerintah yang hingga saat ini sertifikatnya mangkrak.(IDN Times/Daruwaskita)

Sementara, anggota DPRD Bantul, Suradal mengatakan kasus yang dialami warga Kapanewon Pundong hanya sebagian kecil dari permasalahan sertifikat yang tanah terdampak proyek milik pemerintah.

"Ada ratusan sertifikat milik warga yang saat ini mangkrak di Pemkab Bantul. Mungkin dokumen sertifikat juga tak jelas keberadaannya. Padahal itu sertifikat asli lho," ungkapnya.

Usai mendampingi warga di Kapanewon Pundong yang sertifikatnya mangkrak hingga delapan tahun, ia mengaku banyak pihak yang menelepon untuk meminta tolong atas kasus serupa.

"Saya kira kasus sertifikat mangkrak akibat tanahnya terdampak proyek pemerintah dan menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul ini Bupati Bantul harus segera turun tangan. Itu menyangkut nasib anak turun dari pemilik sertifikat," tandas politisi PKB ini.‎

Baca Juga: Belasan Warga Pundong Mengeluh, 8 Tahun Sertifikat Tak Kunjung Rampung

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya