Cara Pemerintah Desa di Bantul Cegah Konflik Sosial Akibat Bansos

Ikuti syarat kemiskinan, banyak warga tercecer dari bansos

Bantul, IDN Times - ‎Berbagai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat selama pandemik virus corona diketahui masih banyak yang salah sasaran meskipun sudah dilakukan verifikasi data calon penerima.

Adanya penerima bansos yang sebenarnya tidak layak namun tetap memperoleh bantuan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya akan menjadi konflik sosial di masyarakat.

Baca Juga: Hari Ini, 18.538 KK di Bantul Terima Bansos Tunai Kemensos

1. Bantuan sembako untuk warga yang tercecer

Cara Pemerintah Desa di Bantul Cegah Konflik Sosial Akibat BansosPemberian bantuan sembako bagi warga Desa Bangunharjo yang tercecer bantuan dari pemerintah. IDN Times/Daruwaskita

Adanya potensi konflik sosial mendorong pemerintah Desa Bangunharjo, Kecamatan, Sewon Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta memberikan bantuan sembako kepada warga yang dianggap layak mendapatkan bansos namun tidak termasuk dalam data calon penerima bansos dari pemerintah.

"Hari ini Pemerintah Desa Bangunharjo memberikan bantuan sembako kepada 1.725 warga yang sampai saat ini belum menerima sama sekali bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa dengan BLT yang bersumber dari dana desa," ujar Lurah Desa Bangunharjo, Yuni Ardi Wibowo, Kamis (21/5).

2. Bantuan sembako menyasar warga yang belum mendapatkan bantuan apapun

Cara Pemerintah Desa di Bantul Cegah Konflik Sosial Akibat BansosBantuan sembako bagi warga Desa Bangunharjo yang tercecer bantuan dari pemerintah. IDN Times/Daruwaskita

Yuni menyebutkan, bantuan sembako tersebut berisi beras 5 kilogram, minyak 2 liter, telur 1 kilogram, gula pasir 2 kilogram dan kecap 1 botol dengan nilai rupiah Rp160 ribu. Dana yang digunakan untuk bantuan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

"Kita tidak menggunakan dana desa karena dana desa peruntukannya untuk pemberian BLT dan juga bantuan bagi keluarga ODP yang sedang menjalani karantina mandiri,"ucapnya.

Bantuan sembako itu sebagian besar menyasar kepada keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemik COVID-19, sehingga setidaknya bisa meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Saya akui, pemerintah desa sangat dilematis karena para penerima bantuan sembako sebenarnya warga yang tidak bisa makan namun tidak masuk dalam kriteria kemiskinan dari Kemensos yang menjadi acuan dalam memberikan bantuan sosial, sehingga nama mereka dicoret sebagai penerima bantuan sosial," terangnya.

3. BLT APBD diharapkan bisa mengakomodir warga yang nyata-nyata tak bisa makan akibat COVID-19‎

Cara Pemerintah Desa di Bantul Cegah Konflik Sosial Akibat BansosLurah Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yuni Ardi Wibowo. IDN Times/Daruwaskita

Lebih lanjut, Yuni berharap BLT dari APBD Bantul yang akan segera diluncurkan data penerimanya benar-benar bisa menyasar warga yang memang tidak bisa makan akibat pandemik, tidak hanya mengacu kepada prasyarat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kemensos yang juga dipakai oleh Kemendes PDTT.

"BLT APBD ini kan fungsinya sebagai sapu jagat bansos dan kita berharap warga yang hari ini menerima bantuan sembako namanya masuk sebagai calon penerima BLT APBD," tuturnya.‎

Baca Juga: Pemkab Bantul Coret 1.612 Penerima Bansos dari Dinsos DIY

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya