Lurah Candibinangun Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Kas Desa

2. Tak meninjau ulang, bagi duit asal-asalan

Dikatakan Herwatan, besaran sewa didasarkan pada hasil penilaian dari penilai publik jika mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat 3 tentang pemanfaatan TKD.

"Namun ternyata SM tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018 terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari jasa penilai atau appraisal," kata Herwatan.

"SM hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya," sambungnya.

Menurut Herwatan, uang sewa yang dibayarkan PT JEW kepada Desa Candibinangun oleh SM, tidak dimasukkan dalam APBDes terlebih dahulu.

"Namun langsung memerintahkan untuk dibagikan kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa secara asal-asalan tidak sesuai dengan Peraturan Desa, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk ke kas desa sangat kecil," papar Herwatan.

Baca Juga: Kasus Tanah Kas Desa Mantan Lurah Caturtunggal Divonis 8 Tahun Bui