Rumah Moeldoko Menjadi Kantor DPP Hari Ini, Begini Respons Demokrat

2. Demokrat sebut anggota KLB tak punya hak membawa nama partai

Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Herzaky kemudian mengatakan, anggota KLB tidak mempunya hak untuk mengatasnamakan Partai Demokrat. Karena menurut dia, anggota KLB bukan lagi kader Demokrat.

"Kelakuan mereka ini memberikan contoh tidak baik untuk generasi muda Indonesia. Secara telanjang dan terang benderang, oknum kekuasaan mempertontonkan perilaku yang mengabaikan etika, norma, dan peraturan yang berlaku," jelasnya.

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan-tudingan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, memutuskan bahwa Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi terpilihnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan SBY gerah, sehingga mereka membuka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut bahwa KLB yang dilakukan di Sumatra Utara itu adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah, kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, ia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang adalah kegiatan ilegal. Ia juga menilai tindakan Moeldoko menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya.

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Ia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

“Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah,” ujar SBY.

Baca Juga: Demokrat Kubu KLB: Kami Pilih Moeldoko Jadi Ketum Bukan karena Dia KSP