Comscore Tracker

Istana Tidak Melarang Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap 

Aktivis anti korupsi desak Presiden Jokowi berikan sanksi 

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono mengatakan tak ada larangan dari Istana terkait dengan keikutsertaan Yasonna dalam tim hukum PDIP. 

"Setahu saya tidak ada (larangan)," kata Dini saat dihubungi IDN Times, Senin (20/1).

Menurut Dini, meski Yasonna masuk dalam tim hukum PDIP, bukan berarti politikus PDIP tersebut ikut membela tersangka. Sebab, di dalam hukum berlaku asas praduga tak bersalah.

"Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan di muka hukum. Saya pikir lebih ke situ arahnya," ujar dia.

 

 

Baca Juga: ICM Laporkan Kelakuan Yasonna Laoly ke Buya, Sinta Wahid dan Gus Mus 

1. Istana sebut kehadiran Menkumham di tim hukum PDIP bukan berarti membela tersangka

Istana Tidak Melarang Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap (Instagram/@dini_purwono)

Dini menjelaskan, posisi Yasonna dalam tim hukum PDIP guna memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam kasus dugaan suap komisioner KPU, bukan berarti Menkumham membela pihak yang salah.

"Itu kan fungsi dari kuasa hukum. Bukan untuk mendukung atau membenarkan tersangka," ujar dia.

2. Tim hukum PDIP dibentuk untuk memberikan keadilan kepada pihak yang tersangkut dalam kasus dugaan suap komisioner KPU

Istana Tidak Melarang Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, Jakarta, Jumat (10/1). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Yassona masuk dalam tim hukum guna menindaklanjuti kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, dan menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Yasonna mulai bergabung dalam tim hukum setelah muncul kasus dugaan suap komisioner KPU. Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono mengatakan tak ada larangan dari Istana terkait dengan keikutsertaan Yasonna dalam tim hukum PDIP. "

3. Kritikan publik bukan masalah bagi Menkumham

Istana Tidak Melarang Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap Menkumham Yasonna H Laoly (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Menkumham Yasonna H Laoly pada Jumat (17/1) di Yogyakarta, membantah kehadirannya dalam jumpa pers bersama tim hukum PDIP dalam kapasitas sebagai Menkumham.

Yasonna mengaku kehadiran dirinya sebagai ketua DPP PDIP bidang hukum, yang membentuk tim khusus hukum terkait perkara dugaan suap yang melibatkan eks komisioner KPU. 

"Saya tidak ikut di dalam tim hukum. Tapi saya memang ketua DPP nya yang membentuk tim hukum. Waktu kami bentuk, lalu saya umumkan dan itu memang tugas saya. Kan koordinator tim hukumnya Pak Teguh Samudera," ujar Yasonna seperti dikutip dari kantor berita Antara

Tim hukum PDIP yakni I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa, Paskaria Tombi, Benny Hutabarat, Kores Tambunan, Johannes L Tobing, dan Roy Jansen Siagian. 

"Tim hukum itu ada Pak I Wayan Sudirta, Beliau anggota DPR, tapi (posisinya) di sana bukan sebagai lawyer. Dia hanya untuk membidang konsultan, membaurkan pikiran," tutur Yasonna. 

Menanggapi kritikan publik soal keikutsertaannya dalam tim hukum PDIP meski menjabat Menkumham, Yasonna mengaku tak ambil pusing. 

"Biasalah, kalau tidak ada kritik mana bisa. Saya ini, pakaian saya jelas pakaian apa, pakaian partai (PDIP), waktu itu," ujar dia. 

Yasonna pun meminta kepada publik, agar tak perlu mencampur adukan posisinya sebagai ketua DPP PDIP bidang hukum, dengan Menkumham.

"Yang bicara di situ untuk menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya," tutur Yasonna, menanggapi keberadaan saat jumpa pers perihal pembelaan kasus dugaan suap ini. 

Baca Juga: Kehadiran Menkum HAM Yasonna di Jumpa Pers PDIP Soal OTT Jadi Sorotan

4. Aktivis anti korupsi di Yogyakarta desak Presiden Jokowi berikan sanksi

Istana Tidak Melarang Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP Kasus Suap Aktivis ICM menunjukkan empat surat laporan tentang Menkumham Yasonna Laoly, Yogyakarta, 20 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM), Tri Wahyu menyatakan pihaknya memberikan waktu kepada Presiden Joko Widodo selama 7 x24 jam untuk menindaklanjuti laporan tertulis yang dikirimkan ICM.

ICM berharap Presiden Jokowi memberikan sanksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly atas dugaan benturan kepentingan publik dan politik.

“Karena atasan langsung dari menkumham adalah Presiden,” kata Tri Wahyu pada Senin (20/1). 

Laporan itu menyusul kasus dugaan suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus pergantian antar waktu (PAW) kader PDI Perjuangan, Harun Masiku. Yasonna diketahui hadir dalam konferensi pers pembentukan tim hukum PDI Perjuangan, bahkan sekaligus yang membentuk tim tersebut pada 15 Januari 2020.

 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: ICM: Yasonna Pilih Mundur sebagai Menteri atau Dimundurkan Presiden?

Topic:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya