Menilik Reshuffle Menteri Kabinet di Masa Pemerintahan Jokowi-JK

2. Reshuffle Kabinet jilid II

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Setelah melakukan perombakan kabinet pada 2015, setahun setelahnya Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Di reshuffle kabinet jilid II ini, tepatnya 27 Juli 2016, Jokowi merombak 12 menteri dan satu badan.

Alasan Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid II adalah sebagai respons terhadap tantangan berat yang akan dihadapi Indonesia. Namun, ada juga yang menyebut bahwa perombakan yang dilakukan presiden untuk mengakomodir partai politik atau kelompok yang merapat padanya.

Di 2016, terjadi perubahan pada posisi Menteri Perhubungan. Posisi yang sebelumnya diisi oleh Ignasius Jonan tersebut, berganti dengan pengangkatan Budi Karya Sumadi sebagai menteri yang baru.

Selain itu, perubahan kembali terjadi di posisi Menteri Bappenas. Belum lama menjabat sebagai Menteri Bappenas, posisi Sofyan Djalil sudah digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sementara, Sri Mulyani Indrawati masuk sebagai Menteri Keuangan yang baru. Lantas, ke mana perginya Sofyan Djalil? Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga melakukan perombakan pada posisi Menteri ESDM, yaitu Sudirman Said yang digantikan oleh Archandra Tahar. Menteri Perindustrian yang sebelumnya dijabat oleh Saleh Husin, digantikan oleh Airlangga Hartarto.

Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Anies Baswedan juga ikut dirombak. Dia digantikan oleh Muhadjir Effendy. Tidak hanya itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipercayakan Jokowi untuk diisi oleh Eko Putri Sanjojo, menggeser posisi Marwan Jafar.

Tak berhenti di situ, posisi menteri yang lain juga mengalami perubahan. Posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi yang sebelumnya diisi oleh Yuddy Chrisnadi, digantikan oleh Asman Abnur.

Jabatan Menko Polhukam kembali di'kutak-kutik' oleh Jokowi. Luhut Binsar Pandjaitan digantikan posisinya oleh Wiranto, kemudian dia dipindahtugaskan sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan posisi Rizal Ramli.

Kemudian, Thomas Lembong yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, digantikan oleh Enggartiasto Lukita. Thomas pun dipindahtugaskan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan posisi Franky Sibarani.

Setelah posisinya diisi oleh Thomas, Franky dipercayakan mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

3. Reshuffle Kabinet jilid III

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Usai melakukan reshuffle jilid II, rupanya Jokowi harus kembali melakukan perombakan Menteri Kabinet Kerja di tahun yang sama. Kali ini, perombakan terjadi di posisi Menteri ESDM.

Menteri ESDM yang awalnya dijabat oleh Arcandra Tahar harus digantikan oleh Ignasius Jonan. Saat itu, Arcandra diketahui memiliki paspor Amerika Serikat atau dengan kata lain memiliki dwi kewarganegaraan dan hal itu tentu diharamkan oleh Undang-Undang.

Akhirnya, pada Senin 15 Agustus 2016, Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra yang baru 20 hari mengisi jabatan Menteri ESDM. Setelah pergantian, status Arcandra yang memiliki paspor AS dipulihkan oleh Menkumham sehingga menjadi WNI, walaupun hal itu menuai kritik.

Pada 14 Oktober 2016, Jokowi melantik Ignasius sebagai Menteri ESDM dan Arcandra diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM.

4. Reshuffle Kabinet jilid IV

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Reshuffle kabinet selanjutnya terjadi di tahun 2018. Pada 17 Januari 2018, Jokowi kembali melakukan perombakan terhadap salah satu Menteri Kabinet Kerja. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat itu memutuskan untuk mengundurkan diri lantaran mengikuti Pilkada Jawa Timur. Sehingga, posisi Khofifah lantas digantikan oleh Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Bukan hanya itu, Jokowi juga mengangkat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru, menggantikan Teten Masduki. Teten pun dipindahtugaskan oleh Jokowi sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Jokowi juga mengangkat Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menggantikan posisi Hasyim Muzadi.

5. Reshuffle Kabinet jilid V

IDN Times/Hisyamudin Keleten Kelin

Memasuki tahun politik, Jokowi kembali melakukan perubahan pada posisi menteri, yaitu Menteri PANRB. Posisi yang semulai diisi oleh Asman Abnur, diganti oleh Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin.

Alasan perombakan karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai dari Asman, merupakan oposisi di Pilpres 2019. Karena adanya dinamika politik tersebut, Asman pun mundur dan digantikan oleh Syafruddin yang dilantik oleh Jokowi di Istana Negara pada 15 Agustus 2018.

6. Reshuffle Kabinet jilid VI

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Reshuffle kabinet selanjutkan dilakukan Jokowi pada 24 Agustus 2018 terhadap salah satu Menteri Kabinet Kerja. Menteri Sosial Idrus Marham memutuskan untuk mengundurkan diri karena kasus korupsi yang menimpanya.

Oleh karena itu, Jokowi pun langsung menggantikan Idrus dengan Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga merupakan politisi Golkar.

7. Akankah ada Reshuffle Kabinet jilid VII?

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Jokowi kembali dikabarkan akan melakukan reshuffle usai pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2019, tepatnya 22 Mei 2019.

Isu reshuffle mulai muncul setelah tiga menteri Jokowi terlibat penyelidikan KPK. Ketiganya adalah Menpora Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Ketiganya diperiksa dengan 3 kasus yang berbeda. Enggar dikaitkan dengan kasus perdagangan gula kristal rafinasi yang berkembang dari kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka anggota DPR Komisi VI Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah ruang kerja dan kediaman pribadi Enggar karena diduga memberikan suap senilai Rp2 miliar kepada Bowo Sidik Pangarso.

Sementara, Lukman dikaitkan dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ruang kerja Lukman juga telah digeledah KPK karena diduga ada barang bukti terkait praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama tersebut. 

Sedangkan, Iman dikaitkan dengan kasus suap KONI. Nama Imam disebut oleh jaksa KPK mendapat aliran dana senilai Rp11,5 miliar. Uang itu diduga diterima oleh Imam melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dan staf protokoler Kemenpora RI, Arief Susanto. Imam pun sudah mengaku menggunakan uang Kemenpora untuk umrah.

Kasus hukum yang menimpa ketiga menteri Jokowi ini semakin menguatkan isu bahwa ketiganya akan terkena reshuffle oleh Jokowi. Namun, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, belum tentu menteri yang dipanggil oleh KPK sebagai saksi terlibat dalam kasus tersebut. Johan menyampaikan, Jokowi selalu mengecek kembali informasi jika ada menterinya yang dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Pengecekan langsung kepada menteri yang bersangkutan.

"Perlu dipahami seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi, belum tentu terlibat. Tapi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu akan diganti oleh Pak Presiden Jokowi," kata Johan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Oleh karena itu, Johan menyebut, Jokowi sudah memanggil para menterinya yang terlibat dengan KPK. Hal itu dilakukan agar Jokowi langsung mendapatkan keterangan dari menteri terkait tentang apa yang terjadi.

"Pasti Pak Presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK. Mengenai apakah kemudian diganti atau tidak, itu kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan," jelas Johan.

Meski begitu, isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet usai lebaran tak dibantah keras oleh Johan. Johan mengatakan, kemungkinan Jokowi merombak kabinetnya setelah lebaran.

"Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle, selalu didahului evaluasi dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," kata Johan.

Johan mengatakan, reshuffle kabinet bisa terjadi apabila kinerja seorang menteri dinilai buruk atau terjerat kasus hukum, seperti yang terjadi pada mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Di antaranya ketika menteri tersangkut hukum dan berstatus sebagai tersangka, itu pasti akan diganti. Misalnya, ada satu menteri beberapa waktu lalu berurusan dengan KPK dan yang bersangkutan mengundurkan diri dan langsung diganti," terang Johan.

Baca Juga: Real Count KPU Sudah 89 Persen, Jokowi-Ma’ruf Unggul 55,76 persen