Komentari Risma, Pakar UGM: Aksi Blusukan Menteri Itu Tidak Tepat
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pakar Politik Pemerintahan UGM, Dr. Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di sejumlah titik di Jakarta bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.
Menurut Wawan, persoalan sosial di Indonesia sangatlah banyak dan beragam mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan. Sudah semestinya, berbagai persoalan di lapangan seperti mengurusi tunawisma, gelandangan dan lainnya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.
“Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat. Tugas menteri memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya pada Jumat (8/1/2021).
Baca Juga: Blusukannya Dituduh Settingan, Risma: Gimana Nyetting, Saya Gak Kenal
1. Harus jelas tujuannya
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Menurut Wawan, aksi blusukan memanglah diperbolehkan, namun harus ada tujuan yang tepat, seperti halnya memastikan program nasional diterima masyarakat. Wawan menilai jika aksi Risma tersebut dimungkinkan lantaran Risma masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi walikota Surabaya. Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan untuk langsung menangani persoalan di lapangan.
“Sebagai menteri sekali waktu blusukan bolehlah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” katanya.
2. Persoalan gelandangan bukan hanya di Jakarta
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Wawan menerangkan, permasalahan mengenai gelandangan dan tunawisma bukan hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di setiap daerah di Indonesia Oleh sebab itu jika aksi blusukan akan dijadikan pola kepemimpinan Risma seyogyanya dilakukan di seluruh wilayah tanah air hal tersebut tidaklah mungkin.
“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,” terangnya.
3. Bentuk sindiran politik
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Di sisi lain, Wawan menilai jika aksi Risma tersebut secara politik bisa jadi sebuah sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta yang harus segera diselesaikan.
“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” paparnya.
Baca Juga: Epidemiolog UGM: Pengetatan Harus Diiringi dengan Perbanyak Tracing
