Efektivitas PPKM Darurat di Jateng, Jabar, dan Banten Paling Rendah
Ilustrasi PPKM (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Institute For Policy Development dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), menerbitkan hasil riset berjudul Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat.
Riset tersebut mengungkapkan bahwa pemberlakuan PPKM darurat selama satu minggu tampak berhasil mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik. Namun, ketika data aktivitas masyarakat di ruang publik di-breakdown ke tingkat provinsi, maka didapatkan hasil bahwa penurunan aktivitas sangatlah bervariasi. Bahkan terlihat ada peningkatan di berbagai area tertentu.
Riset big data yang mengambil sumber dari Google Mobility, Google Trend, serta dari machine learning Similarweb, berhasil mengungkapkan bahwa kenaikan aktivitas masyarakat di area rumah paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sementara yang paling rendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Baca Juga: Epidemiolog: Mobilitas Masyarakat di DI Yogyakarta Cuma Turun 5 Persen
1. Peningkatan aktivitas di area rumah di 3 provinsi kurang dari 1 persen
Ilustrasi mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Cahyani Widi, salah satu tim peneliti, mengungkapkan dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa PPKM Darurat berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat Jawa Timur di area rumah sebanyak 2,71 persen. Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, PPKM Darurat hanya berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat di area rumah kurang dari 1 persen.
“(PPKM Darurat terlihat) berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya),” ungkapnya pada Kamis (15/7/2021).
2. Di Jawa Tengah, penurunan aktivitas di tempat kerja hanya 0,57 persen
Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)Lebih lanjut, Cahyani menjelaskan, PPKM Darurat ini juga membuat aktivitas masyarakat di tempat kerja mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Akan tetapi kembali lagi, ketika di-breakdown, tidak semua provinsi mengalami penurunan. Seperti halnya di Jawa Tengah yang hanya menurun sebesar 0,57 persen.
Selanjutnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri terlihat ada penurunan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan di area retail dan rekreasi. Namun, mobilitas masyarakat di area taman justru mengalami peningkatan.
"Peningkatan mobilitas masyarakat di area taman ini diketahui terjadi juga di wilayah DKI Jakarta," katanya.
3. Beberapa rekomendasi yang diberikan
Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)Atas temuan tersebut, salah satu tim peneliti lainnya, Media Wahyudi Askar mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Pertama, pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter.
Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminimalkan.
Lalu, ketiga membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri. Keempat mengoptimalkan kebijakan Work from Home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali. Kelima, pemerintah juga perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata.
“Tadi pagi pemerintah melakukan konferensi pers, Bapak Luhut Pandjaitan, dan sudah diberikan catatan-catatan. Tapi memang yang perlu kami sampaikan di sini adalah kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dan rumit dari apa yang dipaparkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
