Comscore Tracker

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 Ribu

Ombudsman minta rapid test tidak menjadi syarat perjalanan

Jakarta, IDN Times - Biaya rapid test ditetapkan paling mahal Rp150 ribu. Penetapan biaya rapid test itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi. 

Berdasarkan surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo tertanggal Senin, 6 Juli 2020 itu menyebutkan batasan biaya rapid test ditentukan oleh pemerintah karena harga yang beredar di masyarakat bervariasi. 

"Harga yang bervariasi untuk melakukan rapid test menimbulkan kebingungan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan," begitu isi surat tersebut. 

Berdasarkan surat edaran itu penetapan harga rapid test itu ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat. 

"Sehingga, masyarakat juga mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi," demikian isi surat edaran itu. 

Salah satu anggota Ombudsman, Alvin Lie mengaku juga menerima surat edaran serupa dan mengunggahnya di akun media sosial. Lalu, apa pendapatnya mengenai batas harga tertinggi rapid test yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang dibayar oleh masyarakat di fasilitas kesehatan?

Baca Juga: Polemik Rapid Test untuk Deteksi COVID-19, Mahal dan Tak Akurat

1. Kemenkes tetapkan harga tertinggi biaya rapid test Rp150 ribu

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 Ribu(Surat edaran Kemenkes pengaturan biaya rapid test) Istimewa
Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 Ribu(Surat edaran Kemenkes mengenai biaya rapid test halaman 2) Istimewa

Merujuk surat edaran dari Kemenkes itu, harga tertinggi untuk melakukan rapid test tidak boleh lebih dari Rp150 ribu. 

"Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi adalah Rp150 ribu," demikian isi surat edaran itu. 

Batasan harga tertinggi itu diperuntukan bagi masyarakat yang meminta dilakukan rapid test atas keinginan pribadi. Selain itu, rapid test juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. 

Di bagian akhir di surat edaran itu, Kemenkes meminta kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi, agar mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan. 

Adanya surat itu membuat publik semakin bingung, karena mereka telah membayar biaya lebih mahal dari yang dianjurkan oleh Kemenkes. 

Baca Juga: Rapid Test Antigen Sedikit Lebih Efektif Dibanding Rapid Test Antibodi

2. Juru bicara penanganan COVID-19 mengaku belum tahu surat edaran itu

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 RibuDirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto berpose di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Juru Bicara Khusus Penanganan COVID-19, dr. Achmad Yurianto, mengaku belum melihat surat edaran dari Kemenkes soal tarif rapid test tersebut. 

"Saya belum lihat suratnya," kata pria yang akrab disapa Yuri itu ketika dikonfirmasi IDN Times melalui telepon pada Selasa (7/7/2020).

Surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan itu memang tidak ditembuskan ke Yuri. Pihak yang ditembuskan surat hanya tiga orang yakni Menteri Kesehatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Sekretaris Jenderal Kemenkes. 

Yuri pun berseloroh dan enggan mengomentari isi surat edaran itu karena tidak ikut ditembuskan. 

Sementara itu Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Bali, I Made Rentin membenarkan isi surat edaran dari Kemenkes itu. 

“Yup benar,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi IDN Times .

3. Ombudsman mendorong pemerintah agar menghapus syarat rapid test untuk perjalanan dalam negeri

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 RibuAnggota Ombudsman RI Alvin Lie (IDN Times/Helmi Shemi)

Surat edaran Kemenkes itu direspons Ombudsman RI. Salah satu anggota Ombudsman, Alvin Lie mengaku tidak terlalu terkejut dengan adanya surat tersebut. Menurut mantan anggota DPR itu, dengan adanya surat edaran itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa selama ini memang ada permainan bisnis di balik distribusi dan penggunaan rapid test. 

Alvin menilai rapid test tidak dibutuhkan sebagai salah satu syarat bagi warga untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Penyebabnya rapid test antibodi tidak menunjukkan hasil yang akurat. 

"Karena yang diukur kan antibodi bukan orang tertular (COVID-19) atau tidak. Kedua, harganya terlalu mahal. Ketiga, nantinya harga yang terjangkau justru bisa mengelabui masyarakat," ujar Alvin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada malam ini. 

Menurut Alvin, ketika mengetahui harga rapid test yang cukup terjangkau maka hal tersebut bisa memicu warga lengah. Ketika hasil rapid test dinyatakan tidak reaktif atau negatif kemudian merasa sudah bebas dari COVID-19. 

Tak hanya itu, warga menjalani rapid test hanya untuk keperluan administratif agar bisa melakukan perjalanan ke luar kota. "Padahal, membayar Rp150 ribu itu buang-buang duit aja. Idealnya, rapid test itu dilakukan dua kali. Rapid test kedua dilakukan H+7 hingga H+10 dari kali pertama melakukan rapid test. Itu pun hasil akurasinya maksimal hanya 75 persen," ujarnya. 

Alih-alih menggunakan rapid test atau tes usap, petugas di bandara dan maskapai penerbangan cukup menegakan protokol kesehatan yakni dengan mengukur suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak dan memastikan tangan dalam keadaan bersih. 

4. Ombudsman menemukan hanya di Indonesia rapid test jadi syarat perjalanan dalam negeri

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Maksimal Rp150 RibuPetugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19. (IDN Times/Herka Yanis)

Alvin mengaku heran karena hanya di Indonesia yang mengisyaratkan rapid test bagi warga yang ingin melakukan perjalanan di dalam negeri. Di negara lain, warga negaranya diwajibkan untuk mengikuti tes usap ketika hendak ke negara lain atau kembali dari luar negeri. 

"Kalau lintas negara, warga negaranya wajib tes PCR. Kalau (melakukan perjalanan) domestik, tidak ada yang mengisyaratkan," ujarnya. 

Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga pernah ikut rapid test? Dan berapa biaya yang pernah kalian keluarkan?

https://www.youtube.com/embed/tjxHELqn72E

Baca Juga: Menhub Klaim COVID-19 Selesai September, Juru Wabah UI: Are You Sure?

Topic:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya