Comscore Tracker

ASN Nekat Mudik Lebaran, Sanksi Teguran hingga Pemecatan Menanti    

Pemerintah resmi larang mudik dari 6 hingga 17 Mei 2021

Jakarta, IDN Times - Pemerintah sudah resmi melarang mudik Lebaran Tahun 2021. Tak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), larangan mudik berlaku bagi seluruh warga.

Bahkan, bagi para ASN yang ketahuan nekat mudik saat Lebaran ada sanksi yang membayangi mereka. Sanksi bagi abdi negara itu, tertulis di dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB) nomor 8 tahun 2021 mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemik corona virus disease 2019 (COVID-19).

Di surat yang diteken oleh Tjahjo Kumolo pada Rabu, 7 April 2021, termuat kewenangan yang diberikan kepada instansi atau lembaga terkait untuk membuat peraturan teknis agar bisa mencegah para ASN mudik. Peraturan teknis itu termasuk sanksi bila melanggar. 

"Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut," demikian isi surat yang diteken oleh Tjahjo. 

Seperti diketahui Menko PMK, Muhadjir Effendy, pada 26 Maret 2021 lalu telah memutuskan larangan mudik berlaku pada periode 6 hingga 17 Mei 2021. Lalu apa saja sanksi yang akan diberikan jika ada ASN yang nekat mudik? Simak rinciannya di bawah ini.

1. Sanksi ASN dari teguran hingga pemecatan

ASN Nekat Mudik Lebaran, Sanksi Teguran hingga Pemecatan Menanti    ANTARA FOTO/den

Dalam SE yang diteken oleh Menteri Tjahjo, ASN ketahuan mudik saat Lebaran bisa dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS.

Tak hanya ASN, larangan mudik juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bila melanggar, maka atasan mereka bisa mengacu ke PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Merujuk pada PP nomor 53 tahun 2010 pasal 7, sanksi bagi ASN terbagi tiga jenis yakni ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Kemudian hukuman sedang bisa berupa menunda kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun hingga penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu tahun. 

Sedangkan sanksi terberat bisa berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama tiga tahun hingga pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. 

Baca Juga: Menhub Beberkan Alasan Pemerintah Larang Masyarakat Mudik 

2. Larangan mudik tidak berlaku bagi ASN yang sedang tugas dinas

ASN Nekat Mudik Lebaran, Sanksi Teguran hingga Pemecatan Menanti    Ilustrasi ASN yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Pengecualian diberikan kepada ASN yang tetap harus ke luar kota. Dalam SE Tjahjo mengatakan ASN yang dibolehkan ke luar kota hanya karena individu itu tengah menjalankan dinas. Namun, dia harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal oleh pejabat eselon III atau Kepala Kantor Satuan Kerja. 

"Pegawai aparatur sipil negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina pegawaian di lingkungan instansinya," tulis surat edaran itu. 

Jika ASN tetap diizinkan melakukan perjalanan ke luar daerah saat Lebaran, para abdi negara diminta memperhatikan aturan yang mengatur pembatasan lalu lintas orang masuk di daerah tersebut. Para ASN juga diminta memperhatikan dengan saksama zona risiko penyebaran COVID-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

Tak hanya itu, di dalam SE tersebut juga menyebutkan para ASN dilarang mengajukan cuti pada periode 6 sampai 17 Mei 2021 kecuali karena keadaan yang mendesak. Meski begitu, cuti bersama tetap diberlakukan yakni hanya pada 12 Mei 2021. 

3. Selain ASN, larangan mudik juga berlaku bagi pegawai swasta, BUMN, hingga personel TNI-Polri

ASN Nekat Mudik Lebaran, Sanksi Teguran hingga Pemecatan Menanti    Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Pemerintah menegaskan larangan mudik berlaku bagi semua tidak hanya ASN saja. Muhadjir ketika memberikan keterangan pers menyampaikan dengan tegas larangan mudik tidak semata-mata berlaku bagi para ASN saja. Pegawai BUMN, swasta, hingga personel TNI-Polri, juga dilarang bepergian ke luar daerah pada tanggal tersebut. 

Pelarangan itu diberlakukan untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus COVID-19 dan memaksimalkan manfaat pelaksanaan vaksinasi yang sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu. 

"Cuti bersama Idulfitri sehari tetap ada. Namun, tidak boleh ada aktivitas mudik. Ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," ujar Muhadjir ketika memberikan keterangan pers secara daring pada 26 Maret 2021 lalu. 

Baca Juga: [BREAKING] Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Topic:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya