Comscore Tracker

Pemerintah Perbolehkan Warga Bepergian saat Mudik, Ini Syaratnya  

Ini aturan bagi warga dan ASN yang bepergian  

Jakarta, IDN Times - Masih tingginya kasus COVID-19 membuat pemerintah menetapkan larangan mudik Lebaran. Larangan kembali ke daerah asal itu berlaku dari 6 hingga 17 Mei 2021. Keputusan ini sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kasatgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

"Peniadaan mudik ini adalah upaya mencegah menekan lonjakan kasus COVID-19, kegiatan masyarakat perlu dikendalikan dengan rasa bijak dari masyarakat," kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, dalam siaran di YouTube BNPB, Kamis (8/4/2021).

Pemerintah memberikan pengecualian kepada warga untuk bepergian, asal sesuai dengan ketentuan. Syarat itu berlaku untuk transportasi darat, laut, dan udara.

Baca Juga: ASN Nekat Mudik Lebaran, Sanksi Teguran hingga Pemecatan Menanti    

1. Ketentuan transportasi darat saat larangan mudik Lebaran

Pemerintah Perbolehkan Warga Bepergian saat Mudik, Ini Syaratnya  Ilustrasi Roadtrip (Mudik) (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi, pihaknya sudah menyiapkan ketentuan dan pengendalian perjalanan transportasi darat selama larangan mudik Lebaran. Ada beberapa larangan yang diterapkan selama pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 nanti.

Ada tiga jenis kendaraan, kata Budi, yang dilarang beroperasi selama larangan mudik. Kendaraan itu yakni bermotor umum dengan jenis bus dan penumpang, perorangan dengan jenis mobil penumpang, minibus, sepeda motor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Masyarakat juga bisa mendapatkan pengecualian untuk bepergian selama larangan mudik ini, yaitu mereka yang memiliki keperluan khusus. 

"Pengecualian masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang melakukan perjalanan dinas seperti ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan karyawan swasta, yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah serta cap basah dari pimpinannya," kata Budi.

Masyarakat yang melakukan kunjungan duka bagi keluarganya juga diizinkan. "Kemudian kunjungan keluarga sakit, duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil dengan satu orang pendamping, itu juga masih diperbolehkan melakukan perjalanan, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat," ujarnya.

Pengecualian juga berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, operasional berpelat dinas TNI serta Polri, dinas petugas jalan tol, mobil pemadam kebakaran, jenazah, dan ambulans, serta kendaraan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan darurat. Lalu, mobil yang hanya membawa barang, kemudian kendaraan untuk repatriasi. 

Transportasi di wilayah aglomerasi atau perkotaan, seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Yogya Raya, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Sumuminasa, Takalar, dan Maros, juga tetap diizinkan.

Untuk pengawasan, Ditjen Perhubungan Darat akan bekerja sama dengan TNI, Polri, Satgas COVID-19, dan Dishub, yang ada di daerah. Nantinya, mereka akan bersiaga di 333 titik yang akan jadi posko penyekatan sekaligus check point bagi mereka yang memaksa mudik.

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik, Aparat Keamanan Siap Jaga di 300 Titik

2. Ketentuan transportasi laut

Pemerintah Perbolehkan Warga Bepergian saat Mudik, Ini Syaratnya  Ilustrasi mudik menggunakan kapal/ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purnomo, menjelaskan terkait dengan ketentuan transportasi laut selama larangan mudik Lebaran.  Kapal-kapal laut yang biasa mengangkut penumpang pada periode mudik Lebaran tidak diizinkan beroperasi.

Agus menambahkan Ditjen Perhubungan Laut akan membuka posko di 51 pelabuhan pantau, yang dimulai sejak H-15 sampai H+15 lebaran. Pengecekan terhadap kapal-kapal juga akan dilakukan. Namun, pengecualian tetap diberlakukan juga untuk transportasi laut ini.

"Untuk angkutan laut ada pengecualian, yaitu untuk ASN, TNI, Polri, misalnya ada bencana, kemudian kapal kargo, kalau nanti misalnya ada ABK dari luar negeri (sandar), juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk daerah yang mereka tidak punya jalan selain laut. Lalu, untuk daerah-daerah yang rutin menggunakan kapal laut, itu dikecualikan," ujar Agus.

Menurut Agus,  syahbandar dan seluruh petugas terkait di pelabuhan diminta untuk mengawasi larangan mudik ini. Mereka diminta selalu mengecek persyaratan yang diperlukan, dan melakukan penyaringan. Koordinasi dengan BPBD dan Satgas COVID-19 daerah juga akan diperkuat.

3. Ketentuan menggunakan pesawat saat larangan mudik

Pemerintah Perbolehkan Warga Bepergian saat Mudik, Ini Syaratnya  Ilustrasi Pesawat. (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk angkutan umum udara, Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto Raharjo, menjelaskan diberlakukan pelarangan sementara untuk angkutan di seluruh sektor, niaga dan non niaga.

Namun, ada beberapa pengecualian juga bagi transportasi udara yang tetap bisa berjalan selama larangan mudik lebaran. Nah, bagi badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan dan masuk pengecualian, dapat mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara. Siapa saja yang masuk pengecualian itu?

"Pengecualian untuk perjalanan transportasi udara berlaku untuk pimpinan tinggi lembaga negara, tamu kenegaraan, operasional Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, Konsulat Asing, serta perwakilan organisasai internasional yang ada di Indonesia," kata Novie.

"Lalu, operasional penerbangan khusus repatriasi, pemulangan warga negara Indonesia maupun WNA. Tetapi, tidak untuk angkutan lebaran atau mudik. Kemudian, operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat, operasional angkutan kargo, perintis, dan operasional lainnya seusai izin Ditjen Perhubungan Udara," lanjutnya.

Mengenai pengawasan kebijakan tersebut, Ditjen Perhubungan Udara akan berkoordinasi dengan otoritas bandara, Pemda setempat, dan di setiap check point yang sudah disiapkan di beberapa bandara.

4. Ketentuan menggunakan kereta api saat larangan mudik Lebaran

Pemerintah Perbolehkan Warga Bepergian saat Mudik, Ini Syaratnya  IDN Times/Ardiansyah Fajar

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Danto Restyawan mengungkapkan untuk transportasi kereta api, akan ada peniadaan angkutan kereta api antar kota untuk mudik lebaran nanti.

Namun, angkutan kereta api yang masih dalam ranah satu kota akan tetap diadakan, dengan diberlakukannya pembatasan jam operasional. Selain itu, ada beberapa pengecualian untuk transportasi kereta api ini.

"Kemudian untuk pengecualian itu untuk perjalanan dinas, duka, dan juga untuk yang sakit, itu pun seizin Ditjen Perkeretaapian. Untuk pengawasan, kami langsung dari Ditjen Perkeretaapian kemudian dari Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa dan Sumatra, ada juga dari Satuan Tugas COVID-19, TNI, Polri, Dishub, dan Pemda," kata Danto.

Baca Juga: ASN Terancam Dipecat Bila Nekat Mudik Lebaran

Topic:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya