Pemilu 2019 di Yogyakarta Belum Ramah terhadap Penyandang Disabilitas
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), CIQAL, Difabike, dan Samasetara yang tergabung dalam Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi (GANDEM) mengatakan bahwa pemilihan umum yang berlangsung di Yogyakarta belum mengakomodasi hak penyandang disabilitas.
Pada penyelenggaraan pesta demokrasi yang diadakan Rabu (17/4) tersebut, mereka menemukan sejumlah persoalan seperti adanya TPS yang memiliki anak tangga atau berbentuk undakan tanpa jalur landai sehingga menyulitkan pengguna kursi roda.
1. Bergerak di dua kabupaten dan satu kota
IDN Times/Nindias KhalikaNuning Suryatiningsih selaku Direktur CIQAL mengatakan GANDEM merupakan usaha yang dilakukan empat organisasi untuk menyediakan mobilitas bagi kelompok rentan, yaitu orang dengan disabilitas dan lansia.
“GANDEM memfasilitasi agar penyandang disabilitas serta lansi tidak golput. Kami menyediakan fasilitas di tiap kecamatan di dua kabupaten dan kota, yakni Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta berupa pengantaran dari rumah ke TPS dan penjemputan dari TPS ke rumah,” katanya pada Minggu (21/4).
2. Surat permohonan data dan izin tidak direspon
IDN Times/Nindias KhalikaKoordinator Program Advokasi CIQAL Ibnu Sukaca menerangkan GANDEM sempat melayangkan surat permintaan data pemilih dengan disabilitas di Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 6 April.
Ia mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dan izin ke KPU di ketiga kabupaten/kota. Namun, tindakan ini tak direspon. GANDEM pun akhirnya berkoordinasi dengan organisasi lokal desa untuk mendapatkan data penyandang disabilitas yang akan memilih pada Pemilu 2019.
Baca Juga: KPU DIY Minta KPPS Sediakan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas
3. Golput karena tak ada layanan antar-jemput
IDN Times/Debbie SutrisnoDari hasil pantauan di lapangan, GANDEM menemukan beberapa persoalan terkait penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas dan lansia. Nuning mengatakan bahwa terdapat kelompok rentan yang tak bisa menggunakan hak pilih karena ketiadaan fasilitas antar-jemput di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pundong, Bantul.
“Dari keluarga juga ada penolakan ketika GANDEM ingin antar-jemput penyandang disabilitas. Jadi hak politik teman-teman dari internal keluarga juga ada yang menghalangi,” katanya.
4. TPS dengan undakan dan ketiadaan alat bantu coblos
idntimes.comSelain itu, ada pula TPS seperti di Desa Sidoarum, Karangwuni, dan Bangunkerto yang tak ramah difabel karena memiliki anak tangga atau berbentuk undakan sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Alat bantu coblos bagi penyandang tunanetra juga tidak tersedia untuk semua surat suara sehingga KPPS hanya memberikan dua surat suara, yakni presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ibnu lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada template surat suara buat penyandang tunanetra di Pemilu 2019. Padahal menurutnya jenis logistik tersebut ada di Pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014.
5. Inginkan SOP ketika Pemilu
Pixabay.com/StevepbTemuan ini diakui GANDEM tidak mewakili seluruh TPS di Yogyakarta. Meski begitu, kejadian di lapangan memberikan gambaran tentang hak penyandang disabilitas khususnya saat Pemilu belum terakomodasi dengan baik.
GANDEM pun memberikan rekomendasi pada pemerintah agar merinci aturan dalam Undang-undang Pemilu terkait pemilih dengan disabilitas dan memasukkan prosedur operasi standar saat pelaksanaan pemungutan suara. Di samping itu, penerapan wawasan kesetaraan bagi pemilih dengan disabilitas dalam pelatihan penyelenggaraan Pemilu juga perlu dilakukan.
Baca Juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Analisis Data Perolehan Suara Prabowo-Sandi
