Comscore Tracker

Mengapa Kubu Prabowo Tidak Percaya Lembaga Hukum Indonesia?

Sebut hukum di Indonesia seperti hukum rimba

Jakarta, IDN Times - Dengan alasan tidak percaya dengan lembaga penegak hukum di Indonesia, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan tidak akan mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5), mengatakan hal itu terjadi setelah menjalani segala proses tahapan Pemilu. Mulai dari proses kampanye, pencoblosan, hingga pasca pencoblosan yang diduga dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Terus terang, kami melihat proses hukum yang sudah kami lalui, mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalang-halangi, kriminalisasi tokoh-tokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, pasca pencoblosan, kami kehilangan distrust proses hukum," kata mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.

Baca Juga: Apa Isi Surat Wasiat Prabowo Subianto?

1. BPN sebut hukum di Indonesia kini seperti hukum rimba

Mengapa Kubu Prabowo Tidak Percaya Lembaga Hukum Indonesia?IDN Times/Irfan Fathurohman

Dahnil menambahkan saat ini hukum sudah diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat.
Saat ini, kata Dahnil, BPN Prabowo-Sandiaga akan fokus menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. Seperti yang disampaikan Prabowo fokus pada proses adil dan berkeadilan itu dulu.

"Kita lihat nanti, berdoa pada Allah SWT," kata Dahnil saat ditanyakan kalau  KPU pada 22 Mei 2019 mengumumkan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang dalam Pilpres 2019.

2. Soal adu data dengan KPU, BPN sebut percuma

Mengapa Kubu Prabowo Tidak Percaya Lembaga Hukum Indonesia?ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Lebih lanjut soal adu data, Dahnil mengatakan, pihaknya siap beberkan di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, Dahnil meyakini upaya tersebut tidak akan mengubah keadaan terkait keberatan mereka atas dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019.

"Apa gunanya menyampaikan data di situ kan? Berulang kali kami sejak awal itu mengeluarkan data-data, DPT dan segala macam, juga secara resminya baik entry terkait C1, sudah kita sampaikan semuanya," ujar Dahnil.

3. Sejak awal Pilpres, BPN klaim telah melakukan adu data

Mengapa Kubu Prabowo Tidak Percaya Lembaga Hukum Indonesia?IDN Times/Irfan fathurohman

Menurut Dahnil, sejak sebelum hari pemungutan suara pihak BPN telah menyampaikan data-data terkait keberatan yang diajukan. Ia mencontohkan soal kejanggalan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap janggal.

Data itu pernah dilaporkan oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo ke KPU. Namun, upaya untuk melaporkan data-data tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Selain itu, lanjut Dahnil, BPN juga telah mengundang KPU saat pemaparan fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) kemarin.

"Jadi kami sudah adu data sejak awal tapi kemudian enggak ada perubahan signifikan terhadap data-data dan fakta yang kami sampaikan termasuk pada saat terkait data data kecurangan ini kan. Kan ini sudah berulang kali, termasuk kemarin mengundang KPU," kata Dahnil.

Baca Juga: Ini 4 Kecurangan Pemilu 2019 Menurut Sandiaga Uno

Topic:

  • Febriana Sintasari

JADWAL SALAT & IMSAK

20
MEI
2019
15 Ramadan 1440 H
Imsak

04.25

Subuh

04.35

Zuhur

11.53

Asar

15.14

Magrib

17.47

Isya

18.59

#MILLENNIALSMEMILIH

Versi: 20 May 2019 16:00:04

Progress: 743.706 dari 813.350 TPS (91.43739%)

Just For You