Muhammadiyah Imbau Warga Persyarikatan tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Penyelenggara pemilu diminta tetap bekerja profesional

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengimbau warga Persyarikatan Muhammadiyah tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei. Warga Muhammadiyah diminta menerima apa pun hasil pemilu, siapa pun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah.

"Warga persyarikatan hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI," ungkap Abdul dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5).

1. Penyelenggara pemilu diminta tetap bekerja profesional

Muhammadiyah Imbau Warga Persyarikatan tak Ikuti Aksi Massa 22 MeiIDN Times/ Mela Hapsari

Menurut Abdul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati.

"Penyelenggara pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapa pun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa," ujarnya.

Baca Juga: Soal People Power, PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Patuhi Konstitusi 

2. Para elite diminta tak memperalat rakyat demi kekuasaan

Muhammadiyah Imbau Warga Persyarikatan tak Ikuti Aksi Massa 22 MeiANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Abdul mengatakan, segenap warga bangsa sudah seharusnya berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan.

"Khusus kepada para elite, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan," kata Abdul.

3. Jalur hukum dapat ditempuh jika keberatan dengan hasil pemilu

Muhammadiyah Imbau Warga Persyarikatan tak Ikuti Aksi Massa 22 MeiANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Dia pun meminta partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana. Mereka diminta dapat menerima hasil-hasil pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia.

"Apabila terdapat keberatan terhadap hasil pemilu, hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," kata dia.

Baca Juga: Warga Jatim Dilarang Ikut People Power 22 Mei, Polisi Akan Sweeping

4. Aparatur keamanan diminta dapat menjaga situasi dan kondisi

Muhammadiyah Imbau Warga Persyarikatan tak Ikuti Aksi Massa 22 MeiIDN Times/ Mela Hapsari

Dia pun meminta kepada aparatur keamanan agar bekerja profesional untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, tidak bertindak represif dan pre-emptif dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.

"Semua pihak, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game," tuturnya.

Baca Juga: Tokoh Agama dan Masyarakat Asahan Serukan Tolak Aksi People Power

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya