Jokowi Ngomel Penyerapan Insentif Lambat, Ini Tanggapan Kemenkeu
Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pada sidang paripurna kabinet 18 Juni 2020, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengkritik kinerja para menterinya dalam menangani pandemik COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengaku ada kendala dalam pemberian stimulus berupa insentif kesehatan dan jaring pengaman sosial pada kuartal dua.
Untuk tahap berikutnya, Kemenkeu tengah menyiapkan beberapa aturan untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan dunia usaha yang terimbas COVID-19.
"Beberapa aturan dan persiapan sudah dilakukan, termasuk Perpres No 72 Tahun 2020. Harapannya mulai bulan Juli ini, stimulus ke UMKM dan dunia usaha bisa dilaksanakan," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha kepada IDN Times, Senin (29/6).
1. Perlu percepetan dalam pemberian stimulus
Ilustrasi UMKM (ANTARA FOTO/Fauzan)Kini, pemerintah tengah menjalankan stimulus pada UMKM dan dunia usaha. "Pandemik COVID-19 ini adalah kondisi extraordinary, maka harus dilakukan percepatan-percepatan belanja dan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal pada perekonomian," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Pertanyakan Anggaran Kesehatan Rp75 T Baru Dipakai 1,53 Persen
2. Stimulus untuk atasi krisis ekonomi yang dimulai dari krisis kesehatan
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Prasetia FauzaniMenurut Kunta, kondisi krisis dimulai dari krisis kesehatan. Lantaran obat COVID-19 belum ditemukan, ada pembatasan-pembatasan gerak masyarakat, barang dan jasa. Hal itu mengakibatkan krisis sosial. Masyarakat bawah tidak bisa bekerja dan daya beli menurun.
Akibatnya, terjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif karena produksi dan konsumsi turun, begitu pula ekspor dan impor turun. Pada akhirnya menuju krisis keuangan, yaitu NPL perbankan meningkat dan industri mati suri.
"Untuk itu pemerintah menginjeksi perekonomian agar tetep bisa bergerak dan tidak mati. Stimulus fiskal diarahkan pada kesehatan, social safety net, dan dukungan industri," ungkap Kunta.
3. Jokowi minta stimulus ekonomi dipercepat
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelumnya, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kabinet karena kinerja yang dinilai lambat. Bidang ekonomi tidak luput dari kritik Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.
"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Kritik Lambatnya Insentif bagi Tenaga Medis, Ini Kata Kemenkes
Berita Terkini Lainnya
