Mahfud MD Sebut Parpol dan DPR Tetap Dibutuhkan Meski Jelek
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD seusai mengisi Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD mengomentari ramainya pendapat di media sosial yang meminta Partai politik (Parpol) dan DPR dibubarkan. Ia menegaskan parpol dan DPR harus tetap ada.
"Sekarang itu Parpol baru dapat sorotan, kalau baca dunia medsos sekarang ada yang berteriak bubarkan parpol, bubarkan DPR. Itu banyak di medsos, tapi ingin saya tegaskan, kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol," ujar Mahfud MD seusai mengisi Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4/2023).
1. Parpol dan DPR instrumen berdemokrasi
(IDN Times/Sukma Shakti)Diungkapkan Mahfud MD masyarakat tidak boleh berpikir jika tidak ada parpol maupun DPR akan lebih baik. Keduanya menurutnya menjadi pendukung negara yang demokratis.
"Tidak boleh kita berpikir tidak punya Parpol DPR, karena itu instrumen demokrasinya," ujar Mahfud MD.
2. Lebih baik ada parpol meski jelek
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Bahkan Mahfud MD menyebut lebih baik mempunyai parpol yang jelek, daripada tidak ada sama sekali. Pasalnya jika tidak ada parpol dan DPR, maka akan menjadi negara otoriter.
"Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak ada Parpol dan DPR, karena apa? Kalau tidak ada Parpol dan tidak ada DPR, berarti negaranya negara otoriter, negara otokrasi, negara monarki," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Menkes Ingatkan Jumlah Tertinggi Kematian Manusia Akibat Penyakit
Baca Juga: PUKAT UGM: Makan Uang Haram Besar Kecil Tak Bisa Dibenarkan
3. Potensi kesewenang-wenangan monarki dan otoriter
Ilustrasi Pers (IDN Times/Mardya Shakti)Mahfud MD melanjutkan, di dalam negara otoriter ataupun monarki, potensi kesewenang-wenangan lebih mungkin terjadi. Kejadian tersebut dinilai sudah ada buktinya.
"Tapi kalau ada parpol ada DPR meski tidak baik, kalau ada potensi kesewenang--wenangan ada yang dipakai rakyat untuk mengontrol pemerintah. Sehingga bagaimanapun demokrasi kita sudah final, sebagai pilihan parpol dan DPR harus ada. Tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat, mendukung instrumen-instrumen lain di dalam kerangka demokrasinya," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Pajak di DIY Tahun Ini Naik 1 Persen
