Mahfud MD: Pertemuan Jokowi-Prabowo Simbol Awal Bersatunya Bangsa

Sebaiknya Gerindra, PAN dan PKS jadi oposisi

Yogyakarta, IDN Times - Pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akhirnya berlangsung di Stasiun MRT Lebak Bulus mendapatkan tanggapan beragam dari banyak pihak.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun merespon positif terkait pertemuan dua tokoh nasional tersebut. 

1. Jadi simbol awal bersatunya bangsa

Mahfud MD: Pertemuan Jokowi-Prabowo Simbol Awal Bersatunya BangsaANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menyebut pertemuan tersebut sebagai simbol awal bersatunya bangsa dan mengakhiri sengketa dan pertikaian politik yang nyaris memecah belah bangsa.

"Kan ada anggapan rekonsiliasi kedua belah pihak akan menemui kesulitan. Namun yang terjadi pagi tadi menunjukkan keduanya adalah negarawan besar," kata Mahfud MD di sela-sela diskusi "Merajut Persatuan Nasional Pasca Pemilu di Kota Yogyakarta, Sabtu petang (13/7)

Baca Juga: Prabowo Ketemu Jokowi, Amien Rais Merasa Kecolongan

2. Berbagai sengketa perselisihan pemilu harus selesai setelah diputus MK‎

Mahfud MD: Pertemuan Jokowi-Prabowo Simbol Awal Bersatunya BangsaIDN Times/Istimewa

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menunjukkan keduanya sudah pada satu titik yang sama dimana berbagai sengketa perselisihan pemilu harus sudah selesai ketika diputus Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ketika ada pihak yang melakukan gugatan ke MA oleh pengacaranya ya biarin aja karena itu pekerjaannya. Kalau kita-kita ini menatap ke depan saja untuk menata kembali ke Indonesia," ujarnya.

3. Kekuatan Gerindra, PKS dan PAN cukup besar untuk jadi penyeimbang pemerintahan

Mahfud MD: Pertemuan Jokowi-Prabowo Simbol Awal Bersatunya BangsaIDN Times/Irfan fathurohman

Salah satu agenda ke depan, kata Mahfud, adalah kembali kepada posisi masing-masing untuk tidak bertikai dalam keperluan jangka pendek. Untuk itu, tidak harus berkoalisi meski tidak dilarang berkoalisi.

"Jadi kalau berkoalisi silakan saja. Namun kalau dilihat dari sudut masyarakat bagi-bagi tugas saja, yang mau ke legislatif ya ke legislatif untuk mengontrol pemerintah dan itu cukup bagus dengan kekuatan 37 persen dari Gerindra, PAN dan PKS yang merupakan pengusung. Nah untuk Demokrat kan bukan pengusung dan bisa ke mana saja. Kalau semua bergabung dalam pemerintah keseimbangan kurang bagus," paparnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut kontrol oposisi diperlukan agar pemerintahan bisa berjalan efektif. 

"Ya agar semuanya efektiflah, ada yang bekerja di pemerintahan dan ada di legislatif mengontrol tugas pemerintah," ucapnya lagi.‎

Baca Juga: Parpol Koalisi Adil Makmur Buka Suara Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya