Gerindra Bantul: Akar Rumput dan Kader Ingin Gerindra Jadi Oposisi
Sekretaris DPC Gerindra Bantul Darwinto. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra yang bakal dilaksanakan pada Rabu (16/10) besok, serta jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan juga sejumlah ketua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pertemuan ini menjadi sinyal Gerindra untuk merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan meninggalkan PKS sendiri untuk menjadi oposisi pemerintah.
Lalu apa tanggapan dari pengurus daerah Partai Gerindra jika Gerindra yang sebelumnya menjadi oposisi kini menjadi sekutu dari pemerintahan?
1. Kader dan akar rumput masih ingin Gerindra di luar pemerintah
IDN Times/DaruwaskitaSekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Darwinto mengatakan jika kader dan simpatisan Partai Gerindra pastilah menginginkan tetap berapa di luar pemerintah dan memberikan kritik yang membangun bagi pemerintah.
"Nah kalau ditanya aspirasi dari pengurus di daerah tentunya banyak yang ingin menjadi oposisi seperti PKS yang kini masih mendengungkan tagar opisisi," katanya ditemui di Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bantul, Senin (14/10).
Baca Juga: Prabowo Tampak 'Mesra' dengan Jokowi, Ini Kata Pengamat
2. Gerindra masuk dalam pemerintah bukan karena untuk kepentingan golongan atau pribadi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayDarwinto mengatakan langkah Ketua Umum Gerindra melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi tidak dipersoalkan karena pada dasarnya kedua tokoh bangsa itu bersahabat baik. Komunikasi Ketum Gerindra dengan pimpinan partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin pasti pertimbangannya untuk kepentingan bangsa dan negara bukan karena kepentingan golongan atau pribadi saja.
"Pak Prabowo adalah sosok patriot yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya," ungkapnya.
3. Kewenangan memutuskan berkoalisi atau beroposisi berada di tangan Prabowo
Dok.IDN Times/IstimewaJikapun nantinya Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan Jokowi, kata Darwinto, tentunya kewenangan di tangan DPP, bukan di tangan DPC atau DPD. Semuanya tergantung kepada putusan Ketua Umum Partai Gerindra.
"Jadi itu ranahnya DPP bukan lagi ranah DPC untuk bicara berkoalisi atau beroposisi,"tuturnya.
4. Keputusan Gerindra berkoalisi atau beroposisi dimungkinkan diambil saat Rakernas
(Suasana upacara pengibaran bendera di kantor DPP Gerindra) IDN Times/Irfan FathurohmanDitanya terkait Rakernas Partai Gerindra yang akan dilaksanakan pada Rabu besok, Darwin mengaku kemungkinan keputusan koalisi atau oposisi akan dibicarakan. Namun bisa saja Rakernas membahas masalah lain karena dalam waktu dekat juga ada agenda Pilkada serentak.
"Ya kita lihat saja hasilnya nanti karena saya juga akan berangkat ke Rakernas Partai Gerindra," tuturnya.
Baca Juga: Usai Bertemu Prabowo, Surya Paloh Tak Keberatan Gerindra Masuk Koalisi
