Comscore Tracker

Hilangkan Hak Pemilih, Penyelenggara Pemilu Bisa Diganjar Dipenjara

Diancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp24 juta

Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol. Muhammad Iqbal menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum yang membuat masyarakat kehilangan hak pilih bisa diancam pidana.

"Kepada penyelenggara yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka pidana penjara maksimal dua tahun dan denda Rp24 juta rupiah," kata Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (17/4).

"Artinya, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 51, yang menyatakan bahwa mereka ini (masyarakat) diberikan hak, apabila sudah mencatat dan sudah antre diselesaikan atau sengaja ditutup oleh penyelenggara, maka kepada penyelenggara itu dapat diancam dengan pasal tersebut," sambung Iqbal.

Selain itu, Iqbal menuturkan, setiap orang yang menggunakan kekerasan dan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran, memilih, dan menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih, maka dia juga terancam Pasal 511 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp36 juta.

Baca Juga: Gunakan Hak Pilih, GKR Hemas Menemukan Surat Suara Miliknya Rusak

Topic:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya