Comscore Tracker

Harga dan Tempat Vaksin Gotong Royong Ditentukan Pemerintah 

Harga vaksin ditentukan menteri kesehatan

Jakarta, IDN Times -  Pemerintah resmi memperbolehkan vaksinasi mandiri setelah Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 pada Rabu (24/2/2021).

Aturan yang dikeluarkan Menkes itu mengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penggantian aturan itu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Dalam aturan baru tersebut disebutkan vaksinasi COVID-19 mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong dan dikelola oleh pihak swasta.  "Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/usaha," dikutip dari salinan pasal 1 ayat 5 /PMK Nomor 10 Tahun 2021 yang diterima IDN Times, Jumat (26/2/2021).

Mau tahu aturan lengkap soal vaksin mandiri. Berikut penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor 10 Tahun 2021.

Baca Juga: Luhut Janjikan 2 Juta Vaksin Mandiri dari Tiongkok Masuk RI Maret Ini

1. Pelayanan vaksin gotong royong hanya didapat dari rumah sakit swasta

Harga dan Tempat Vaksin Gotong Royong Ditentukan Pemerintah Dua orang dokter berdiri di depan salah satu ruang modular di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Dalam aturan Menkes, pelayanan vaksinasi gotong royong tidak dilakukan di rumah sakit pemerintah. Vaksinasi hanya bisa didapat melalui rumah sakit swasta. Aturan soal vaksinasi di rumah sakit swasta itu diatur di Pasal 22.

"Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan," bunyi pasal tersebut.

2. Tarif ditentukan Menkes

Harga dan Tempat Vaksin Gotong Royong Ditentukan Pemerintah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

Untuk penentuan tarif diatur oleh Menkes. Tarif maksimal untuk vaksinasi gotong royong jalur mandiri tidak boleh melebihi nilai maksimal.

"Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong Royong ditetapkan oleh Menteri. Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tulis ayat 1 dan 2 pada pasal 23.

3. Vaksin gotong royong harus berbeda

Harga dan Tempat Vaksin Gotong Royong Ditentukan Pemerintah Petugas medis memperlihatkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebelum proses penyuntikan menyuntikan ke tenaga kesehatan di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan vaksin yang dipakai pemerintah saat ini. Jenis vaksin COVID-19 ditentukan dengan Keputusan Menteri sesuai ketentuan peraturan-undangan.

"Jenis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program," tulis Pasal 7.

Baca Juga: Erick Thohir: Ada 6.644 Perusahaan yang Mendaftar Beli Vaksin Mandiri

Topic:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya