Amankan Ketersediaan, TPID DIY Petakan Data Potensi Pangan
Ilustrasi bahan pangan. IDN Times/Holy Kartika
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times-Persoalan tata niaga distribusi komoditas pangan masih menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam mendorong inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DI Yogyakarta dan Bank Indonesia tengah menyusun pemetaan tata niaga komoditas pangan.
"Bank Indonesia sudah mempunyai kajian tentang tata niaga. Cuma kami mau meng-update , dan melihat lagi data dari kabupaten kota," ujar Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kamis (5/12).
Baca Juga: BULOG: Stok Beras Cukup Hingga 5 bulan, Natal & Tahun Baru Aman
1. Memetakan jalur distribusi komoditas
elang-logistics.comPersoalan data masih menjadi masalah yang dimiliki masing-masing daerah, terutama dalam memetakan jalur distribusi dan tata niaga komoditas bahan pangan.
"Sebenarnya, jalur distribusi komoditas pangan itu seperti apa, dari produsen ke konsumen. Kita harus tahu arah distribusi, sehingga kerja sama dengan daerah lain bisa dilakukan," ungkap Made.
Selama ini, saat momentum hari besar keagamaan, persoalan pasokan, stok dan gejolak harga di pasaran menjadi momok. Made menilai dengan data jalur distribusi barang dari produsen ke konsumen, maka hal seperti itu tidak perlu lagi terjadi.
2. Pemetaan data potensi pangan DIY
IDN Times/Holy KartikaTahun depan, TPID DIY menyiapkan penyusunan data untuk memetakan potensi yang dimiliki DIY dalam upaya mengamankan ketersediaan bahan pangan.
"Kami mau ada semacam data virtual yang dapat menunjukkan potensi bahan pangan. Atau misalnya, di daerah A kekurangan stok bahan pangan tertentu, kemudian daerah lain bisa memenuhi kebutuhan itu. Ada produksi berapa, cadangan berapa, ini semua bisa dipetakan dengan baik," papar Made.
3. Intervensi pemerintah tetap diperlukan
Pantauan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru di Gudang Bulog Purwomartani, Rabu (4/12/2019). IDNTimes/Holy KartikaPersoalan pengendalian harga bahan pangan, selalu menjadi hal rutin yang dihadapi dalam setiap momentum tertentu. Kendati demikian, peran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian harga tidak sekadar pengawasan semata.
Made mengungkapkan ke depan memang diharapkan harus ada intervensi dari pemerintah. Apabila dimungkinkan untuk mengandalkan peran BUMD untuk turut berperan dalam keamanan pangan.
"Tidak perlu kita mengandalkan grosiran bermodal besar, untuk mengamankan ketersediaan pangan. Misal dengan memastikan keamanan stok untuk dua hingga tiga bulan ke depan melalui BUMD. Jadi harga dapat terjaga," jelas Made.
Baca Juga: 5 Fakta Koke, Brand Asli Jogja yang Tawarkan Cara Beda Menikmati Kopi
