KPMR Bantu Pelaku Usaha Mikro Lepas dari Rentenir
Diskusi bertema Program Inklusi Keuangan OJK Hadir Secara Nyata Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Daerah di Joglo Tamansari, Sabtu (22/10/2022). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencoba menghapus adanya rentenir. Untuk mencegah pelaku usaha mikro bergantung kepada rentenir, TPAKD memiliki program utama Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan program KPMR bisa diakses oleh masyarakat luas. Secara nasional, penyaluran KPMR sudah mencapai Rp4,4 triliun yang menyasar 337.940 debitur.
1. Perlu sinergi untuk memaksimalkan KPMR
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi Memberikan Paparan (Dok. Youtube B20)Untuk memaksimalkan program KPMR disebut perlu adanya sinergi dengan berbagai pihak. Termasuk peran Pemerintah Daerah. Dengan memaksimalkan program ini diyakini bisa berkontribusi mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“OJK terus mendorong sepak terjang seluruh TPAKD. Program KPMR ini juga bisa berkontribusi mendorong perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu peran serta Pemda juga,” ucap Friderica saat diskusi bertema Program Inklusi Keuangan OJK Hadir Secara Nyata Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Daerah di Joglo Tamansari, Kota Yogyakarta, Sabtu (22/10/2022).
Baca Juga: Tips Mengatur Investasi untuk Antisipasi Resesi Ekonomi
2. Penguatan infrastruktur akses keuangan
Ilustrasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (IDN Times/Aditya Pratama)Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 6 TPAKD mencakup provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah program dijalankan mulai dari penguatan infrastruktur akses keuangan, literasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan UMKM hingga meningkatkan penggunaan layanan keuangan.
Kepala OJK DIY, Parjiman, mengimbau lembaga jasa keuangan untuk membuat skema produk yang mendorong literasi keuangan masyarakat. Dicontohkan lokasi di tempat diskusi ini, di kawasan Taman Sari.
“Mereka sudah memanfaatkan program KPMR berupa kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) dari Bank BPD DIY. Ada juga kredit Meraih Mimpi (Merapi) yang disalurkan 40 BPR anggota Perbarindo DIY,” kata Parjiman.
3. Dukung pengentasan kemiskinan
Ilustrasi Kredit. (IDN Times/Aditya Pratama)TPAKD dibentuk juga tidak lepas dari masalah kemiskinan yang dihadapi. TPAKD DIY melihat kemiskinan menjadi permasalahan dengan lokus di Kulon Progo, Gunungkidul, dan sebagian Bantul. Masalah kemiskinan ini juga coba dientaskan dengan berbagai program, salah satunya mendukung pariwisata.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati, menyebut program unggulan TPAKD DIY 2022 yaitu business matching. Antara lain, penguatan ekonomi di pesisir pantai Gunungkidul, melalui pendampingan program Laku Pandai, digitalisasi dengan QRIS, hingga pembangunan infrastruktur.
“KPMR sebagai program tematik. Seperti, pembentukan kampung digital di Pantai Wediombo Gunungkidul dan program Simpel serta Kejar,” ujarnya.
Yuna menyebut TPAKD DIY menempatkan kredit PEDE Bank BPD DIY sebagai implementasi program KPMR yang mudah, cepat dan berbiaya rendah atau suku bunga rendah.
Baca Juga: Belum Pulih dari COVID, Pelaku Wisata di Bantul Hadapi Ancaman Resesi
